Beranda Hukum Mahfoud, MD, mengingatkan para pakar hukum agar tidak terjerumus ke dalam jebakan...

Mahfoud, MD, mengingatkan para pakar hukum agar tidak terjerumus ke dalam jebakan aliansi politik

Badung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfoud, MD mengingatkan para pakar hukum agar tidak terlena dengan pandangan politik yang berpihak pada kepentingan tertentu agar pemikiran yang disampaikan kepada publik tetap jernih dan objektif.

Menurut Mahfoud, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengajaran Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN), jika seorang ahli hukum menganut agenda politik tertentu, analisisnya seringkali menyesatkan.

“(Anggota Legislatif) Jangan sampai salah dalam membuat analisis, karena kadang kalau ada posisi politik, maka analisis hukumnya salah, memihak satu argumentasi, mencari satu dengan argumentasi itu, (kemudian) hukum bisa. Cari argumentasi saja,” ujarnya. Mahfood pada Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.

Mahfoud menjelaskan, situasi akan berbeda jika terjadi pada birokrat seperti dirinya yang kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Yasonna Hamonangan Laoli sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

“Saya dan Pak Jasonna berbeda karena pemerintah punya pilihan untuk diperhitungkan. Jadi jika saya memilih ini, saya bertanggung jawab. Bisa politis,” imbuhnya.

Ia mencontohkan kontroversi kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang ramai diperbincangkan publik. Mahfoud menyayangkan ada pengacara yang tidak bisa memberikan analisis kontroversi tersebut kepada publik.

Hal itu mengacu pada pernyataan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudri Sitompul, yang mengatakan bahwa kaum LGBT melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, dalam wawancara dengan salah satu media nasional, Kamis. (5.12) .

Mahfood menjelaskan, UU No 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan dan tidak mengatur tentang hukuman pidana bagi kelompok LGBT.

“Ya, orang LGBT dilarang oleh undang-undang perkawinan, tapi (bukan berarti) kita bisa menangkap orang itu. Hanya jika ada pernikahan dengan LGBT lain, itu ilegal. Itu saja,” katanya.

Ia menambahkan, jika pernikahan sesama jenis adalah ilegal, maka pasangan sesama jenis tidak dapat memperoleh legalitas berupa akta nikah dan hak waris.

Sanksi pidana juga memperhatikan asas legalitas. Dengan demikian, menurut dia, jika polisi saat ini menangkap seseorang karena identitasnya sebagai LGBT, maka hal itu melanggar asas legalitas yang menjadi dasar hukum.

“Tidak ada hukum pidana (yang melarang orang LGBT). Jika kita menangkapnya, berarti kita melanggar asas hukum yang paling mendasar dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. ,” dia berkata.

Artikulli paraprakKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bantu Teknologi RDF untuk Daur Ulang Sampah di Savalunto
Artikulli tjetërUntuk mengurangi risiko bencana, dibentuk Forum PRB Manggarai Barat oleh BPBD NTT.