Beranda Hukum Lihat langkah tegas yang diambil polisi untuk mencegah ujaran kebencian di tempat...

Lihat langkah tegas yang diambil polisi untuk mencegah ujaran kebencian di tempat umum

Dosen agama tidak menciptakan ruang publik untuk transmisi pesan yang mengandung ujaran kebencian atau hinaan.

Jakarta (ANTARA). Dalam dua pekan terakhir bulan kemerdekaan Indonesia, dunia maya dihebohkan dengan viralnya video-video viral yang diunggah pengguna YouTube dengan konten CAPA dan saling menghina satu agama yang bisa mengganggu kerukunan umat beragama.

Video viral berisi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol-simbol agama itu diterima dari seorang YouTuber bernama Mohammad Kosman, nama samaran Muhammad Kese, dan dosen online Muhammad Yahya Waloni.

Publik juga dihebohkan dengan konten provokatif yang penuh dengan ujaran kebencian dan hinaan, kemudian meminta polisi bertindak dengan menindak tegas mereka yang bersalah melakukan penistaan ​​agama.

Tekanan datang dari tokoh agama, ormas, hingga Kementerian Agama, melayani massa lintas agama.

Menteri Agama Yakut Cholil Kuma mengingatkan, penghasutan kebencian dan penghinaan terhadap simbol-simbol agama dapat dihukum karena dapat merusak kerukunan umat beragama.

Merupakan kejahatan untuk menghasut kebencian dan menghina simbol-simbol agama. Termasuk dalam pengaduan tentang suatu tindak pidana yang dapat disidangkan oleh polisi melanggar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Perlakuan Sewenang-wenang dan/atau Penodaan Agama.

Menteri Agama kemudian meminta para ustadz untuk tidak membuka tempat umum untuk penyebaran pesan yang mengandung ujaran kebencian atau hinaan.

Kegiatan keagamaan seperti kuliah dan kelas hendaknya dijadikan sebagai ruang untuk pendidikan dan pencerahan. Kuliah sebenarnya merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, bukan saling menyinggung keyakinan dan ajaran agama masing-masing.

Dalam upaya memajukan bangsa dan memerangi pandemi COVID-19, semua pihak harus fokus pada upaya persatuan, kesatuan dan solidaritas, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat merusak persaudaraan bangsa, kata Yakut dalam keterangan tertulis yang diterimanya. di Jakarta, Minggu (22/8).

Aksi yang solid

Selain Kementerian Agama, sejumlah pemuka agama Indonesia, salah satunya ulama asal Lebak Banten, juga menekan pihak yang bertanggung jawab menyebarkan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol-simbol agama.

Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri meminta polisi menangkap YouTuber Muhammad Kese terkait konten yang mengandung penghinaan dan ujaran kebencian terhadap simbol-simbol agama.

Sementara itu, Bareskrim Polri menerima laporan dari masyarakat yang mengeluarkan laporan polisi pada Sabtu (21/8) malam. Selain itu, laporan serupa juga diterima jajaran Polri di tiga wilayah.

Barescrim Polry, melalui Cybercrime Authority, menyelidiki kasus tersebut. Bahkan, untuk memburu Muhammad Kese, pelaku di balik video ujaran kebencian tersebut.

Akhirnya, pada Selasa (24/8) pukul 19.30 WITA, tim dari Cybercrime Authority Polri bersama Polda Bali menangkap Youtuber Mohammed Kese di temboloknya di Badung Regensi, Bali.

Saat video tersebut menjadi viral dan menimbulkan kehebohan di masyarakat, Muhammad Kese tidak berniat baik untuk mengklarifikasi unduhannya dan memutuskan untuk tetap diam dan bersembunyi di Bali sampai keberadaannya diketahui.

Setelah Muhammad Kese melakukan upaya hukum untuk menangkapnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dan dikirim ke Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setibanya di Bareskrim Polri, Rabu (25 Agustus), Muhammad Kese langsung diperiksa dan dikeluarkan surat perintah penangkapannya.

Sejak itu, Muhammad Kese resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polri selama 20 hari ke depan, dari 25 Agustus hingga 13 September, untuk mengusut kasus tersebut.

Sehari setelah berada di Bareskrim Polri, masyarakat kembali dihebohkan dengan upaya hukum yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap mubaligh Muhammad Yahya Waloni.

Pelaku ditangkap pada Kamis (26/8) sekitar pukul 17.00 WIB di kediamannya, Perumahan Permata, Gugus Naga, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penangkapan Yahya Valoni berdasarkan protokol polisi nomor 0287/VI/2021/Bareskrim.Polri tanggal 27 April 2021.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Direktorat Humas Polri, Brigjen Paul. Rusdi Hartono mengatakan jeda penangkapan dengan laporan yang diterima polisi merupakan bagian dari penyelidikan penyidik.

Pasalnya, setelah adanya laporan tersebut, penyidik ​​dari Badan Reserse Kriminal melakukan penyidikan. Pada Mei 2021, ia meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyelidikan dan menetapkan Yahya Valoni sebagai tersangka ujaran kebencian.

Muhammad Kese dan Muhammad Yahya Waloni melanggar pasal yang sama, yaitu pasal 28 ayat (2) dan perserikatan rahasia Pasal 45a Ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan kebencian, kebencian berbasis SARA, dan juga dijerat dengan pasal penodaan agama pasal 156a KUHP. Ancaman terhadap keduanya – 6 tahun penjara.

Bijaklah di media sosial

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Direktorat Humas Polri, Brigjen Paul. Rusdi Hartono, dalam wawancara di Kantor Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8), mengatakan, apa yang dilakukan polisi untuk menindak pelaku kejahatan kebencian adalah tugas utama polisi sebagai penegak hukum. , serta untuk perlindungan dan perlindungan penduduk.

Kedekatan penangkapan antara Muhammad Kese dan Muhammad Yahya Waloni merupakan proses dari pelaporan mereka sebagai tersangka hingga penangkapan dan penahanan.

Memang, pelaku ujaran kebencian dan penodaan terhadap simbol agama tidak hanya diadili oleh Muhammad Kese dan Muhammad Yahya Waloni, tetapi kasus serupa juga dipimpin oleh YouTuber Joseph Paul Zhang yang keberadaannya belum diketahui sejak video provokatif tentang simbol agama. menjadi viral pada bulan April tahun lalu.

Namun, upaya hukum yang dilakukan polisi terhadap dua tersangka penodaan agama tersebut tampaknya menjadi bukti bahwa polisi tidak sembarangan.

Rusdi mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dengan mengunggah konten dan produk positif yang dapat membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Memang, tuntutan hukum jatuh ke dalam perangkap tidak hanya pembuat konten, tetapi juga mereka yang menyebarkan konten provokatif, ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap simbol negara.

Untuk itu, polisi mencegah hal tersebut dengan program Polisi Virtual yang telah melakukan patroli siber sejak Februari 2021 untuk mencegah konten ofensif dan ujaran kebencian.

Polisi punya program Polisi Virtual Hal ini terus menyurutkan semangat para pengguna media sosial untuk melakukan tindakan yang menjadi kriminal.

Tidak hanya untuk meminimalisir konten negatif, Polri membuat konten edukasi yangsurat di seluruh media sosial resmi milik kepolisian untuk membatasi aktivitas media sosial masyarakat yang umumnya negatif.

Kapolri mengingatkan masyarakat bahwa penyebaran informasi secara illegal atau illegal yang menimbulkan suasana permusuhan, kebencian, sudah pasti merupakan tindak pidana.

Oleh karena itu, Polri berharap masyarakat tidak memposting video yang membuat suasana tidak nyaman bagi Indonesia.

Unduhan yang mungkin menyebabkan pertengkaran harus berhenti menjadi lajang. Dengan demikian, dunia digital Indonesia dapat menjadi sesuatu yang bersih, sehat dan produktif.

Artikel sebelumyaTNI lakukan razia vaksinasi COVID-19 di Trenggalek
Artikel berikutnyaPasien COVID-19 yang sembuh dalam kaltar kecoa bertambah 93 orang