Beranda News Lembaga Kebudayaan Papua Barat membentuk panitia ad hoc untuk mengawal keputusan Bupati...

Lembaga Kebudayaan Papua Barat membentuk panitia ad hoc untuk mengawal keputusan Bupati Sorong

Keputusan seorang anak adat yang ingin menyelamatkan hutan, tanah dan masyarakat adat dari kekuasaan investor.

Manokwari (ANTARA) – Badan Kebudayaan Majelis Rakyat Papua Barat (MPRB) di Manokwari, Selasa, menunjuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal keputusan Bupati Sorong mencabut izin penanaman kelapa sawit di kawasan itu.

Pembentukan panitia ad hoc ini dilatarbelakangi oleh dukungan seluruh anggota lembaga kebudayaan Papua Barat terhadap keputusan Bupati Sorong Joni Kamuru yang bertentangan dengan undang-undang.

“Yang diputuskan oleh sosok Joni Kamuru adalah keputusan seorang anak adat yang ingin menyelamatkan hutan, tanah dan masyarakat adat dari kuasa investor,” kata Wakil Ketua MRPB Kirelius Adopak.

Setelah ditetapkan, panitia ad hoc MRPB segera melakukan survei lapangan di Regensi Sorong untuk mengumpulkan bahan dan informasi dari masyarakat adat dalam membela keputusan Bupati Joni Kamuru, katanya.

Melalui kesempatan ini, Adopak mengajak seluruh anak adat Papua yang menduduki jabatan pimpinan daerah di Papua Barat untuk berani berbicara kebenaran terhadap segala bentuk investasi yang pada akhirnya merusak alam atau meminggirkan masyarakat adat.

“Banyak contoh dimana investor di perkebunan kelapa sawit, mineral dan gas alam, serta perusahaan penebangan kayu, sering merusak hutan dan tanah adat daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Adopak.

Selain itu, di tempat terpisah, Bupati Johnny dalam keterangan persnya, justru menyatakan pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di kawasan itu karena alasan prosedural dan materiil tidak bisa lagi dibenarkan.

Ternyata izin itu juga dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Namun, perusahaan yang bersangkutan berganti manajemen beberapa kali di perusahaan yang sama.

Menurut Bupati, setelah mempelajari dari sejumlah pihak, ternyata izin (kawasan perkebunan) yang dikeluarkan bersifat permanen, namun ternyata hanya beberapa hektar saja yang ditanam di lahan tersebut.

“Akhirnya kami melihat secara prosedural dan intinya tidak dapat diterima, sehingga izinnya dicabut demi kelangsungan hidup masyarakat, demi kelestarian alam, dan juga untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan ini,” kata Bupati Joni Kamuru.

Artikel sebelumyaPPID minta proaktif perangi COVID-19
Artikel berikutnyaPemkab Kudus uji acak hingga SOP PTM tahan COVID-19