Beranda Warganet Lebih dari 1000 pegawai non-ASN di Mataram tidak dilindungi oleh BPJAMSOSTEK.

Lebih dari 1000 pegawai non-ASN di Mataram tidak dilindungi oleh BPJAMSOSTEK.

Dari 42 OPD yang mendaftarkan pegawai non-ASN, atau hampir 3.000 yang menjadi anggota

Mataram (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJAMSOSTEK) Cabang Nusa Tenggar Barat menyatakan lebih dari 1.000 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mataram tidak dilindungi BPJAMSOSTEK.

“Dari 42 organisasi perangkat keras daerah di Kota Mataram, baru 32 OPD yang terdaftar sebagai pegawai non-ASN, atau hampir 3.000 yang telah menjadi anggota BPJAMSOSTEK. Sisanya 1.000 tidak terdaftar di kami,” kata Kepala BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Suhuwat di Mataram, Minggu.

Terkait hal tersebut, pihaknya mengimbau kepada Pemkot Mataram untuk segera mendaftarkan anggota non-ASN dan tidak dilindungi oleh BPJAMSOSTEK guna menjamin keselamatan dalam bekerja.

Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) #2 tentang kepesertaan BPJAMSOSTEK tanpa ASN. “Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah kota untuk segera mengambil tindakan atas masalah ini,” katanya.

Sesuai dengan Keppres, pihaknya menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Mataram untuk mendaftarkan kepesertaan pegawai non-ASN di Mataram.

“Namun kendala kami di bidang ini adalah keterlibatan pegawai non-ASN melalui PT Taspen. Padahal, keanggotaan melalui PT Taspen hanya untuk ASN dan pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” ujarnya.

Meski demikian, dia optimistis Pemkot akan menerima pegawai non-ASN yang belum terdaftar sebagai anggota BPJAMSOSTEK sebagai bentuk perhatian kota terhadap keberadaan pegawai non-ASN di Kota Mataram.

Menurut dia, selain pegawai yang bukan pegawai ASN, pegawai negeri sipil yang juga perlu dilindungi melalui anggota BPJAMSOSTEK antara lain kepala kelurahan (kaling), kepala Republik Tatarstan (rukaun tetangga) dan RU (rukaun). varga).

“Kami berharap kehadiran mereka juga bisa diperhitungkan. Kami belum membahas Kaling dan RT/RW, tapi kami berharap anggaran bisa dialokasikan karena Kaling dan RT/RW juga pekerja yang berpotensi berisiko saat menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Program BPJAMSOSTEK, yang ditawarkan kepada pegawai non-ASN Kota di Mataram, dikatakan menawarkan jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian, seperti pegawai non-ASN sebelumnya, dengan bayaran sekitar 10.800 peso per bulan.

Manfaat yang diterima meliputi biaya pengobatan dan perawatan medis jika terjadi kecelakaan industri dan santunan cacat sementara.

“Selain itu, santunan cacat akibat kecelakaan kerja, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk dua ahli waris dibayarkan,” katanya.

Artikel sebelumyaLebih dari 20,1 juta orang Indonesia telah divaksinasi COVID-19.
Artikel berikutnyaPemerintah Kabupaten Qudus Rilis Kebijakan Lima Hari Tetap Di Rumah untuk Cegah COVID-19