Beranda News Kuasa hukum Demokrat: Bukti KLB yang diserahkan ke PTUN tidak terdaftar di...

Kuasa hukum Demokrat: Bukti KLB yang diserahkan ke PTUN tidak terdaftar di Kemenkumham

Jakarta (ANTARA) – Keterangan pengadilan partai yang diajukan kelompok KLB sebagai alat bukti oleh majelis hakim PTUN Jakarta, Kamis, tidak memadai karena tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. – kata kuasa hukum Partai Demokrat Heru Widodo.

Dengan demikian, menurut Heru, DPP Partai Demokrat menilai bukti-bukti yang diajukan kelompok KLB pimpinan Jenderal TNI (purnawirawan) Moeldoco tidak bisa menggugat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Jason Laoli yang menolak putusan tersebut. hasil investigasi. KLB 31 Maret 2021.

“Yang paling penting untuk mendaftarkan hasil kongres adalah sertifikat pengadilan partai, terdaftar di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan surat yang diteruskan Moeldoko dikeluarkan oleh pengadilan partai yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian, sudah sepatutnya Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang,” jelas Heru usai menghadiri sidang di pengadilan, Kamis.

KLB menggugat Surat Menkumham No. M. HH.UM.01.10-47 ke PTUN Jakarta. Putusan Menkumham yang digugat KLB itu menolak usulan KLB amandemen AD/ART dan struktur pemerintahan Partai Demokrat.

Gugatan terhadap Ordonansi Menkumham diajukan ke PTUN Jakarta dengan nomor 150/G/2021/PTUN-JKT. DPP Partai Demokrat dalam gugatan tersebut juga tercatat sebagai Tergugat II Intervensi.

Majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai Hakim Enrico Simanjuntak membuka sidang pertama pada 5 Agustus 2021. Sidang pada Kamis memasuki tahap verifikasi dokumen.

Terkait bukti sertifikat yang diajukan KLB, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinka Panjayitan, kembali mempertanyakan legalitas penyelenggaraan rapat di Sibolangita pada 5 Maret 2021.

“Mereka (kelompok KLB) tidak dapat membuktikan dua hal pokok, yaitu dasar hukum penyelenggaraan KLB dan siapa dan berapa banyak pemegang hak suara yang hadir pada saat itu? Bukti yang disajikan tidak konsisten, ”kata Khinka.

Namun, dia memuji persidangan dan sikap majelis hakim yang independen, adil dan profesional.

Majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk mengajukan bukti, kata Hinka, dikutip dari siaran yang sama.

Setelah memeriksa bukti dari KLB sebagai penggugat, majelis hakim kemudian menjadwalkan sidang dengan agenda menghadirkan bukti tambahan dan memeriksa kesaksian KLB pada Kamis (23 September) berikutnya.

Selain gugatan, kelompok KLB juga telah menggugat Menteri Hukum dan HAM terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020, dan perubahan direksi DPP 2020. -2025 periode 27 Juli 2020.

Gugatan kedua didaftarkan ke PTUN Jakarta dengan nomor 154/G/2021/PTUN-JKT. Sidang dipimpin oleh Hakim Bambang Sobijantoro.

Artikel sebelumya10 600 "mata" ikuti Kota Semarang online selama 24 jam
Artikel berikutnyaIndeks Keanekaragaman Hayati TNGHS Meningkat Menjadi 3,93