Beranda News KSP Dorong Percepatan Pencairan PNBP untuk Fasilitas Kesehatan TNI

KSP Dorong Percepatan Pencairan PNBP untuk Fasilitas Kesehatan TNI

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya percepatan alokasi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk fasilitas kesehatan (faskes) TNI agar tidak berdampak lebih lanjut terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan TNI.

Hal itu disampaikan Moeldoko usai memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembuangan Residu PNBP Khusus Institusi Kesehatan TNI, bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Ikatan RS TNI-Polri Kemhan dan sejumlah instansi terkait. di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.

“Dana ini sebenarnya digunakan untuk operasional institusi medis TNI, baik untuk membayar jasa dokter, pegawai, obat-obatan, sewa alat, maupun untuk keperluan lainnya. Dengan adanya dana tersebut, pelayanan medis di institusi medis TNI menjadi sulit,” jelas Moeldoko, dikutip dalam siaran pers yang diterima.

Moeldoko mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Pemerintahan Presiden di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, terdapat tanda-tanda masalah perubahan kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). PMR) 109/2016 – PMK 110/2021 tentang tata cara penetapan PNBP maksimum belum disosialisasikan secara maksimal.

“Perubahan kebijakan itu ditetapkan pada Agustus 2021 dan dilaksanakan sebulan kemudian, yakni pada September 2021. Namun hal ini tidak menjadi perhatian Dinkes TNI. Dan TNI baru menerima informasi itu pada Maret 2022. Akibatnya saldo dana PBNP tidak bisa ditarik, jelasnya.

Moeldoko mengatakan, kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi itu adalah percepatan pembayaran dana PNBP untuk sarana kesehatan TNI, yakni dengan mengubah dana tersebut menjadi utang yang harus dibayar TNI.

“Pada pertemuan sebelumnya, KSP mendesak dinas kesehatan TNI untuk segera melunasi dana konversi sebagai utang, yang selanjutnya akan ditransfer ke Kementerian Keuangan agar BPKP bisa langsung memverifikasi dan menyinkronkan pelaksanaan KPPN,” jelasnya.

Moeldoko juga menekankan perlunya reformasi kelembagaan institusi medis TNI menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Karena dengan status fasilitas kesehatan TNI saat ini yaitu satuan kerja, proses pengajuan dan pencarian dana PNBP harus melalui birokrasi yang sangat panjang dan melelahkan.

“Misalnya pengajuan di bulan April, likuidasinya hanya di bulan Oktober. Sudah lama. Untuk itu, KSP mendorong institusi medis TNI menjadi Badan Layanan Umum. Dari 48 HCI yang direkomendasikan 21 HCI, TNI menjadi prioritas,” katanya.

Sebagai referensi, audiensi Ikatan Rumah Sakit TNI-Polri digelar di Istana Presiden, Senin (18/4).

Sidang tersebut mengungkap sejumlah persoalan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan TNI, antara lain pemutusan kerja sama antara institusi kesehatan tingkat pertama TNI dengan BPJS di beberapa daerah, serta tidak dibayarkannya dana PNBP untuk faks TNI sebesar dari Rs. .

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menginstruksikan tim untuk melakukan pengecekan lapangan dan debottlenecking terkait pencairan dana PNBP untuk fasilitas kesehatan TNI.

Artikulli paraprakMP: Kebijakan pelunakan masker sudah benar
Artikulli tjetërGus Yahya mengunjungi beberapa kiai di Jawa Timur.