Beranda News KSP Dorong Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

KSP Dorong Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintahan Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga terkait melaksanakan nilai tentang Rencana Aksi Program Ketenagakerjaan Jaminan Sosial yang disusun dan mendapat masukan untuk Konsep Rencana Aksi 2022.

Hal ini untuk mendorong partisipasi dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial dalam ketenagakerjaan.

“Sebagai negara dengan risiko bencana alam yang tinggi, kita perlu jaring pelindung yang dapat mengurangi beban masyarakat dan negara jika terjadi bencana,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP II Abetnego Tarigan dalam siaran pers KSP di Jakarta, Sabtu.

Abetnego mengatakan jika seluruh masyarakat menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kecelakaan Industri dan Jaminan Kematian (JKK/JKM), keluarga almarhum akan mendapatkan santunan dan anak terlantar akan mendapatkan bantuan pendidikan bahkan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sarjana.

Karena itu, Abetnego mendesak agar program jaminan sosial negara dimanfaatkan secara optimal.

“Selama dua tahun terakhir, dunia diguncang pandemi. Dan sistem kesejahteraan nasional terbukti menjadi pilar penting bagaimana suatu negara menghadapi dan memitigasi pandemi,” lanjutnya.

Dalam menjalankan fungsinya memantau dan mengevaluasi program prioritas nasional dan isu-isu strategis, KSP melalui kegiatan asesmen ini juga menggali pemahaman para akademisi dan masyarakat sipil mengenai permasalahan dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan jaminan sosial, khususnya di bawah Keputusan Presiden 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KSP menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu memberikan perhatian khusus pada aspek keadilan, keberlanjutan, dan stabilitas. Oleh karena itu, KSP berharap agar dilakukan penilaian terhadap pembenahan internal BPJS TK, terutama terkait pelayanan dan sosialisasi.

“Jangan sampai ada action plan BPJS yang tidak terpenuhi, karena ini akan menjadi sinyal bagi kementerian/lembaga bahwa implementasi action plan Inpres itu perlu serius,” kata Fajar Dvi Vishuvardhani, Kepala Ahli Deputi III KSP.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 26 kementerian/departemen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawab, fungsi, dan wewenangnya masing-masing untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memperluas kerjasama dengan kementerian/lembaga dalam rangka mengkampanyekan dan menggalakkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, Presiden juga meminta Direksi meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelayanan, mematuhi peraturan, dan mempermudah pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Artikel sebelumyaPengamat: Waspadalah terhadap de-intelektualisasi sistem politik di Indonesia.
Artikel berikutnyaPBNU akan menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal kongres