Beranda News KPPOD: RUU HKPD Belum Optimal Itu Terobosan Otonomi Daerah

KPPOD: RUU HKPD Belum Optimal Itu Terobosan Otonomi Daerah

Jakarta (ANTARA) – Pj Direktur Eksekutif Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) belum optimal untuk membuat terobosan-terobosan mendasar sebagai landasan membangun otonomi daerah. …

“Kami melihat ketentuan RUU HKPD sangat tidak prinsip. Artinya tidak ada terobosan mendasar, misalnya pajak-pajak besar seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dilihat sebagai dasar membangun otonomi daerah,” ujarnya saat menjadi konsultan. dalam dialog politik KPPOP bertajuk “Desentralisasi Fiskal dan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah” yang disiarkan langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Senin.

Menurut dia, pajak dalam jumlah besar harus memiliki skema “bagi hasil” atau langsung ditransfer ke yurisdiksi pemerintah daerah untuk menciptakan otonomi daerah mereka.

Selama ini, lanjut Arman, RUU HKPD sebatas mengubah kewenangan pemerintah daerah untuk ikut memproses pajak dan retribusi dengan menambahkan beberapa opsi perpajakan (surcharges).

“Ke depan, pemerintah provinsi berhak menghapus pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB),” jelasnya.

Sementara itu, kata dia, pemerintah kabupaten/kota berhak memungut atau memungut persentase tertentu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB).

Armand Suparman menilai, makna dari opsen tersebut masih belum jelas antara menaikkan dan menurunkan retribusi yang mungkin dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, jika makna kata opsen mengarah pada peningkatan beban pajak, maka akan menimbulkan distorsi ekonomi.

“Ini membutuhkan kejelasan atau klarifikasi tambahan dalam RUU ini,” kata Arman.

Untuk itu, KPPOD berharap RUU hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat memaksimalkan perannya dalam pembangunan otonomi daerah dan memberikan klarifikasi tambahan yang sesuai.

Artikel sebelumyaMenlu: Perlakuan SBY Sepenuhnya Dipikul Negara
Artikel berikutnyaMoeldoko: Seharusnya tidak ada jarak antara pemuda dan kekuasaan