Beranda Hukum KPC Konfirmasi 7 Saksi Manajemen Proyek Biro PMR Musi Banyuasin

KPC Konfirmasi 7 Saksi Manajemen Proyek Biro PMR Musi Banyuasin

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) telah menetapkan tujuh saksi terkait dugaan penyelenggaraan proyek tersebut di kantor PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/11) menginterogasi Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin (DRA) dan kawan-kawan dalam pemeriksaan dugaan pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin, Kamis (11/11). Kabupaten tahun 2021. Tahun fiskal.

“Hal ini ditegaskan antara lain sehubungan dengan adanya dugaan perintah dan persetujuan tersangka DRA untuk mencurigai HM dan pihak lain dalam dinas PUPR di bawah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka memenangkan perusahaan milik tersangka SUH dan lainnya. mitra dengan menyetor sejumlah ‘royalti’,” kata Pj Juru Bicara BPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tujuh saksi yakni Kepala Direktorat Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air PMNR Kabupaten Mushi Banyuasin Diane Pratnamas Putra, Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Daud Amri, Yuswanto dari pihak swasta sektor, Septian Aditya sebagai honorer dan tiga PNS dari Pemkab Musi Banyuasin: Hendra Octariza, Hardiansiach dan Suhendro Saputra.

Selain diperiksa di Sumsel, PKC juga memeriksa saksi Soesilo Arivibovo selaku kuasa hukum di gedung PKC di Jakarta, Kamis (11/11).

“Tim penyidik ​​telah memastikan bahwa dia terkait antara lain dengan barang bukti yang ditemukan dan dikumpulkan saat penangkapan tersangka DRA,” kata Ipi.

Selain Dodi, PKC juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Herman Maiori (HM) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Otoritas Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pemberi Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Office, Eddie Umari (EU) dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi (SH).

BPK menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek, yang dananya berasal dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur), termasuk Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk berbagai proyek tersebut diyakini ada arahan dan perintah dari Dodi Herman, Edi dan beberapa pejabat lainnya di kantor PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar proses lelang bisa dirancang sedemikian rupa.

Antara lain dengan menyusun daftar paket pekerjaan, serta mengidentifikasi calon mitra yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.

Selain itu, Dodi juga menetapkan persentase “royalti” untuk biaya setiap proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddie dan pihak terkait lainnya. .

Untuk tahun anggaran 2021, di sektor air minum kantor PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandi ini telah memenangkan empat paket proyek.

Total “royalti” yang akan diterima Dodi dari Suhandi untuk keempat proyek tersebut sekitar Rp 2,6 miliar.

Sukhandi diyakini telah menyumbangkan sebagian uang kepada Dodi melalui Herman dan Eddie sebagai pemenuhan komitmen “royalti” Sukhandi untuk memenangkan empat proyek paket pekerjaan PUPR.

Sebagai bagian dari kegiatan hand grabbing di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK membantu mengumpulkan uang tunai Rp 270 juta. Uang tersebut diduga disiapkan oleh Suhandi, yang nantinya akan diteruskan ke Dodi melalui Herman dan Eddie.

Selain itu, di Jakarta, PKC juga menerima dana Rp 1,5 miliar dari asisten Dodi Reza. PKC akan terus menyelidiki asal uang tersebut.

Artikel sebelumyaBea dan Cukai mencegat 10.505 botol minuman keras ilegal dari Singapura
Artikel berikutnyaCoarmada II melakukan program laut bersih di sekitar Suramadu