Beranda Hukum KPC berupaya bekerja sama dengan PAKSI dan API sebagai mitra dalam pencegahan...

KPC berupaya bekerja sama dengan PAKSI dan API sebagai mitra dalam pencegahan korupsi.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Aparat Pemberantasan Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembina Integritas (API) sebagai mitra strategis, terutama dalam kampanye advokasi dan pencegahan.

Demikian disampaikan Pengurus Harian (Plh) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat (Dikmas) KPK Niken Ariati, menutup rangkaian acara Temu Ahli Pemberantasan Korupsi dan Pembina Integritas (TAPAKSIAPI) tahun 2021, di Gedung Pemberantasan Korupsi. Education Center (ACLC) PDA, Jakarta, Kamis.

Niken dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan terima kasih kepada 1.500 kontributor yang terdiri dari PAKSI, API dan masyarakat umum yang telah aktif mengobarkan semangat antikorupsi, baik offline maupun online, melalui “scaling” dan “live streaming” di saluran Youtube ACLC KPK. tiga hari acara 14-16 Desember 2021.

“Kami berharap TAPAKSIAPI dapat menjadi pendorong dan langkah awal bagi program PAKSI dan API 2022. Suatu keberhasilan bagi kami bahwa kami dapat mendorong masyarakat untuk membuat sistem pencegahan korupsi sendiri, karena KPK tidak akan berarti tanpa bantuan Anda. ,” kata Niken.

Menurut Niken, kegiatan TAPAXIAPI merupakan salah satu contoh implementasi strategi jangka panjang kedeputian bidang pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2031 yang menuntut peningkatan profesionalisme, kompetensi dan sertifikasi di bidang pemberantasan korupsi, serta implementasinya oleh lulusan.

BPK menyelenggarakan TAPAXIAPI 2021 sebagai rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021. Kegiatan hari ketiga diisi dengan talk show dan parade aksi. Acara berlangsung secara online dan offline di Pusat Pendidikan Antikorupsi BPK Jakarta.

Talkshow dibagi menjadi dua sesi yaitu PAXI dan API. Setiap talk show menghadirkan para pemateri berpengalaman yang diminta untuk berbicara tentang program atau tindakan yang dilakukan untuk mengobarkan semangat antikorupsi di lingkungan.

Sesi API dihadiri oleh Vice President of Compliance PT BNI Rahmavati, Senior Executive Vice President Risk Management PT PLN Chayrani Rahmatulla, dan Deputy Director of Compliance and Legal Affairs Departemen Ketenagakerjaan BPJS merangkap Head of Rewards/Fraud Control. / Pertandingan Suirwan.

“BNI memiliki beberapa program, seperti Compliance Reminder yang membahas topik dan pembelajaran terkait legislasi, “compliance” dan remunerasi. Kami juga memiliki Program Latihan Karyawan Harian (DEEP) sebagai cara untuk mempelajari “Nilai-nilai integritas karyawan. Selain itu, setiap semester dilakukan deklarasi kepuasan dan anti suap kepada seluruh pegawai,” ujar Rahmavati, Vice President of BNI Compliance.

Menurutnya, pemberantasan suap penting tidak hanya bagi BUMN, tetapi juga harus diperhatikan oleh swasta. Ia mengapresiasi agar setiap perusahaan mengevaluasi program dan pedoman antikorupsi yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan.

Sementara itu, PAKSI yang sering disapa Syekh juga hadir untuk berbagi pengalaman dalam memberikan penyuluhan antikorupsi, antara lain Master Badrul dari Inspeksi Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Master Nanang T. Pushpito dari Institut Teknologi Bandung (ITB). ).Master Nicholas Siagian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Master Lolita Adhyana dari PT PLN, Peranita Sagala dari I Am Wanita Antikorupsi Sumatera Utara (SPAK), dan Iin Purvanti sebagai pengajar MTs terpadu di Misykat Al -Anwar Jombang, Jawa Timur…

“Menjadi PAKSI membutuhkan iman, integritas dan dukungan penuh keluarga. Setelah Anda mendapatkan ketiganya, kita akan melihat hambatan apa pun yang ada di depan. Gunakan itu sebagai cambuk untuk berinovasi. Karena PAKSI bukan pegawai PDA, hanya orang-orang yang bersertifikat LSP. (Jadi ketika kita seolah-olah memberi nasehat, saya sarankan jangan membayangkan diri Anda sebagai pegawai PDA yang disebut penakut,” kata Guru Badrul.

PKC melihat keberadaan PAXI dan API sebagai wujud dari visi PKC bekerja sama dengan masyarakat untuk mengurangi korupsi guna mewujudkan Indonesia yang maju. PAKSI dan API secara strategis berkontribusi dan berperan dalam pemberantasan korupsi dengan menciptakan budaya antikorupsi, dimulai dari lingkungan terdekatnya, termasuk instansi tempatnya bekerja.

Artikel sebelumyaKorem Madiun melatih 2.683 pegawai untuk pengamanan RI1
Artikel berikutnyaPanitia Ad Hoc DPD GTKH mewajibkan guru honorer berusia 40 tahun ke atas diangkat oleh pejabat pemerintah.