Beranda Hukum Koordinator ContraS menanggapi agenda bahwa kritik terhadap LBP tidak bersifat pribadi

Koordinator ContraS menanggapi agenda bahwa kritik terhadap LBP tidak bersifat pribadi

Jika Luhut Binsar Panjayitan bukan pejabat pemerintah, ia tidak berada di bawah pengawasan dan kontrol publik.

Jakarta (ANTARA) – Koordinator KontraS Fatiya Maullidiyanti melalui tim kuasa hukumnya mengirimkan tanggapan atas somasi yang disampaikan Lukhut Binsar Panjaytan (LBP), Pengacara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (LBP) terkait isi wawancara yang diunggah. ke YouTube oleh aktivis hak asasi manusia Hariz Azhar.

“Jawaban atas somasi tersebut dikirim ke firma hukum Juniver Girsang selaku kuasa hukum Luhut,” kata juru bicara Legal Group koordinator ContraS Julius Hebrith saat konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa.

Dalam dokumen tanggapan, kata Julius, tim hukum menyampaikan isi wawancara yang menjadi bahan keberatan LBP karena mengkritik peran Luhut sebagai pejabat pemerintah.

“Tujuannya bukan pribadi. Tentu saja kalau Pak Luhut Binsar Panjitan bukan pejabat pemerintah, dia tidak berada di bawah pengawasan dan pengawasan publik,” kata Julius Hebrew yang juga anggota aktif Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Persatuan (PBHI)…

Ia kemudian menegaskan bahwa isi wawancara yang menjadi pokok keberatan LBP tersebut berkaitan dengan temuan kajian Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Bersih, khususnya terkait dugaan kepentingan ekonomi di balik rangkaian operasi militer di Intan Jaya. , Papua. …

Koalisi tersebut antara lain YLBHI, Komite Eksekutif Nasional WALHI, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia dan Trend Asia.

“Studi ini menjadi dasar pernyataan Suster Fatia dalam laporannya saluran YouTube kakak Haris Azhar. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi dan tidak dapat dikutip kalimat demi kalimat secara terpotong. Jadi, ini adalah rentetan panjang tugas perlindungan publik dan kelembagaan (Fatia, red.),” jelas Julius.

Karena itu, Julius menyayangkan keputusan LBP yang mengirimkan somasi kepada Haris Azhar dan koordinator Kontras melalui kuasa hukumnya.

Julius mengatakan panggilan pengadilan itu bersifat pribadi dan ada kekhawatiran bahwa itu mungkin merupakan bentuk represi pemerintah oleh pejabat pemerintah.

Dia percaya bahwa panggilan pengadilan juga akan menjadi preseden buruk bagi mekanisme pengawasan dan kontrol publik terhadap pejabat pemerintah.

Terkait hal itu, ia mengajak LBP untuk menanggapi dan langsung mengklarifikasi hasil kajian yang dilakukan Koalisi Indonesia Bersih di forum-forum publik.

“Pak Luhut Binsar Panjaytan harus menanggapi kritik sebagai bentuk pengawasan dan kontrol melalui forum publik,” kata Julius.

Dia juga meminta LBP, sebagai pejabat pemerintah, untuk mengajukan studi tandingan dan kemudian mempresentasikannya kepada publik mengenai dugaan kepentingan ekonomi dalam penempatan militer di Intan Jaya, Papua, serta dugaan keterlibatannya dalam bisnis di sana.

“Tentu saja, koalisi masyarakat sipil yang melakukan penelitian ini dengan senang hati menyambut baik usulan penelitian pesaing, mungkin ada tautan ke data, tetapi mungkin tidak tersedia untuk umum, sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk diskusi yang konstruktif dan konstruktif, ” kata Yuli.

LBP melalui kuasa hukumnya Juniver Girsang mengajukan somasi untuk Haris Azhar dan Fatiya Maulidiyanti pada 26 Agustus 2021, karena isi wawancara di kanal YouTube Haris Azhar diyakini memuat berita bohong.

“Isi wawancara juga dianggap penodaan, pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter LBP,” kata Univer Girsang.

Oleh karena itu, LBP melalui kuasa hukumnya meminta Haris Azhar dan Fatiya menjelaskan motif, maksud dan tujuan isi wawancara tersebut.

Artikel sebelumyaPemkab Kudus uji acak hingga SOP PTM tahan COVID-19
Artikel berikutnyaKurangnya akses internet mempengaruhi penerimaan guru terhadap teknologi