Beranda News Komnas HAM: Pemerintah harus melibatkan banyak pihak dalam pengembangan RUU KKR

Komnas HAM: Pemerintah harus melibatkan banyak pihak dalam pengembangan RUU KKR

Jakarta (ANTARA) – Komnas HAM menegaskan dalam penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pemerintah harus melibatkan banyak pihak, terutama lembaga.

“Hingga saat ini, Komnas HAM tidak pernah meminta pandangan atau diundang untuk berbicara secara formal untuk merancang RUU KKR,” kata Amiruddin, Ketua Tim Penyelidik HAM Serius dan Wakil Ketua Komnas HAM. dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Padahal, sejak awal seharusnya Komnas HAM terlibat. Sebab, RUU KKR seharusnya tidak dibuat secara sepihak, tetapi akan ditolak di kemudian hari.

“Apalagi pada tahun 2006, MK membatalkan UU KKR yang telah disahkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Mengingat pentingnya RUU KKR, Amiruddin menegaskan pemerintah harus terbuka sejak awal dalam penyusunan RUU KKR, termasuk dengan partisipasi banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Dikatakannya, hingga saat ini penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui prosedur di luar pengadilan selalu menjadi perbincangan dari tahun ke tahun. Pemerintah perlu mulai menunjukkan langkah dan konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tindakan di luar hukum.

KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM berat. Mekanisme ini telah dikenal dunia sejak lama, dan telah diterapkan di berbagai negara, misalnya di Afrika Selatan dan Korea Selatan.

Termasuk di beberapa negara Amerika Latin setelah pemerintahan otoriter jatuh akibat gerakan demokratisasi.

Diketahui, saat ini pemerintah sedang memfinalisasi naskah akademik RUU KKR. UU KKR memberikan kerangka hukum yang ditujukan untuk menangani pelanggaran HAM yang terjadi sebelum disahkannya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Artikel sebelumyaRumah Suku Laut Terkena Ombak, Bantuan BPBD Riau
Artikel berikutnyaZulkifli Hassan mengesankan Gubernur Hofif dalam posisi kepemimpinan di Jawa Timur