Beranda News Komnas HAM menerima pengaduan dari asosiasi PPNPT BPPT

Komnas HAM menerima pengaduan dari asosiasi PPNPT BPPT

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan dari Persatuan Pejabat Publik BPPT (PPNPN) tentang pemecatan karena integrasi sebuah lembaga pemerintah ke dalam BRIN.

“Kebanyakan teman-teman mengeluhkan nasib mereka karena masih belum ada kejelasan status pekerjaan mereka,” kata anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Rabu.

Selain kejelasan status atau masa depannya, para pelamar juga mengeluhkan kontrak, termasuk sosialisasi yang dinilai minim bagi karyawan sesuai dengan kebijakan yang dianut.

Ia mengatakan, hari ini hanya beberapa pegawai yang datang ke Komnas HAM. Pasalnya, ada ratusan pegawai lain yang juga bernasib sama akibat integrasi ke BRIN.

Komnas HAM akan segera merespon dengan meminta informasi kepada pihak terkait, termasuk BRIN, dan menanyakan status kepegawaiannya. “Kami juga akan meminta solusi bagi ratusan karyawan yang terkena dampak integrasi ini,” katanya.

Sementara itu, Rudy, Juru Bicara Asosiasi PPNPT BPPT, mengatakan di BPPT ada pegawai negeri sipil dan non pemerintah. Secara umum, karyawan yang terluka bekerja selama lebih dari lima tahun. Ia sendiri mengaku telah bekerja di PPPT selama 16 tahun.

Secara keseluruhan, dia mengatakan dia tidak meminta banyak. Hanya saja di masa pandemi Covid-19, karyawan yang terkena dampak keberatan dengan pemutusan kontrak kerja. “Kami tidak meminta pesangon, kami hanya meminta untuk dipekerjakan kembali,” katanya.

Artikel sebelumyaSedulur Sandiaga Uno menjelaskan mengapa Sandiaga layak mencalonkan diri di Pilpres 2024
Artikel berikutnyaWakil Kepala Baleg berharap RUU TPKS bisa selesai dalam sekali duduk.