Beranda News Komisi III DPR dengar pendapat perempuan korban narkoba

Komisi III DPR dengar pendapat perempuan korban narkoba

Jakarta (ANTARA) — Komisi III DPR RI mendengarkan keterangan dari Unit Perempuan Korban Narkoba Indonesia (PKNI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas substansi RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ( UU Narkoba).

“Kejadian ini sangat berarti bagi kami karena undang-undang ini tidak hanya dalam rangka perbaikan regulasi, tetapi juga bagi para korban atau pelaku narkoba ini,” kata anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding kepada DPR. Kompleks Parlemen Senai, Jakarta, Senin.

Sadding mengatakan pihaknya akan berusaha mencari solusi terbaik untuk memastikan bahwa perempuan korban pecandu narkoba jauh dari kekerasan, pelecehan dan sebagainya.

“Untuk mendapat tempat khusus, misalkan, kemudian, jadi selama proses dan setelahnya,” katanya.

Ia juga mengatakan, perempuan korban kecanduan narkoba yang berada di Lapas akan dipantau di sebelahnya.

Sebelumnya, seksi perempuan dari PCNI dengan huruf awal “B” memperjuangkan pencantuman perspektif gender dalam revisi UU Narkotika. Disebutkannya, dalam banyak pasal UU Narkoba yang diterapkan selama ini, isu perempuan penyalahguna narkoba terabaikan.

“Negara harus menindak tegas aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan, kekerasan verbal maupun psikis terhadap perempuan pengguna narkoba,” ujarnya.

B kemudian menceritakan pengalamannya dua tahun lalu ketika ditangkap karena penyalahgunaan narkoba, di mana dia mengatakan bahwa penangkapan itu tidak dilakukan oleh polisi wanita. Tindakan serupa, lanjutnya, juga banyak dialami rekan-rekan PCNI yang menyalahgunakan narkoba.

“Yang harus saya buka, ubah di depan mereka, menurut saya tidak adil bagi perempuan pengguna narkoba. Saya seharusnya tidak mengalami ini karena gugatan yang harus saya terima mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Dia berharap amandemen UU Narkoba akan mengingat untuk memasukkan isu-isu perempuan, yang katanya juga akan menjadi masalah bagi anak-anak dan keluarga.

“Kami juga sangat membutuhkan ini tidak hanya dalam proses penahanan, tetapi juga dalam proses kerja yudisial tim penyidik. Kadang kita ingin bicara suka atau tidak suka diperlakukan petugas laki-laki karena cenderung diremehkan,” ujarnya.

Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, juga mengatakan pihaknya mengharapkan banyak usulan yang bermanfaat untuk penyempurnaan revisi UU Narkoba ke depan.

“Kami sedang menunggu usulan tertulis dari PKNI tentang legislasi yang akan datang,” kata pangeran menutup pertemuan.

Artikulli paraprakPengadilan Tipikor RS Lombok Utara Hadirkan Saksi Ahli Profesor UII
Artikulli tjetërPolisi Mahalengka hancurkan barang bukti kasus narkoba