Beranda Nusantara KLHK Sinkronisasi Data Proyeksi Hutan Bersama di Danau Toba

KLHK Sinkronisasi Data Proyeksi Hutan Bersama di Danau Toba

Sinkronisasi data ini sangat penting dalam proses penyelesaian kawasan umum, karena mencakup strategi dan prioritas untuk menyelesaikan pengakuan MHA dan mendefinisikan hutan bersama.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat penyelesaian kawasan adat di Danau Toba, Sumatera Utara, dengan salah satu agenda utama sinkronisasi data usulan hutan adat di kawasan tersebut, yaitu sangat dinamis. …

Menurut keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterima di Jakarta, Jumat, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto menjelaskan hasil update Community of Hukum Adat (MHA) wilayah di lingkungan Danau Toba sebanyak 31 usulan.

“Sinkronisasi data ini sangat penting dalam proses penetapan kawasan adat karena mencakup strategi pengolahan dan prioritas penyelesaian pengakuan MHA dan penetapan hutan adat. Validasi lapangan bekerja pada September 2021,” kata Bambang.

Untuk MHA, yang semula terdiri dari 22 plot dengan luas sekitar 25.965 ha, telah ditambahkan sembilan plot baru. Kesembilan site tersebut merupakan lima site dari Badan Registrasi Wilayah Bersama (BRWA) dan empat site dari Kelompok Penelitian dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), sehingga total site menjadi 31 site dengan luas kurang lebih 43.068 hektar.

Sedangkan wilayah MHA yang ditentukan tumpang tindih dengan wilayah kerja PT. TPL yang semula terdiri dari sembilan lokasi dengan luas sekitar 7.867 hektar, kini berkembang menjadi 22 lokasi dengan luas sekitar 18.961 hektar.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan lokasi prioritas di Kabupaten Toba yang semula enam menjadi tujuh, dan Kabupaten Tapanuli Utara yang semula sembilan dari 11. Kemudian ada dua usulan hutan konvensional yang secara administratif berada di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara atau antar pemerintahan kabupaten.

Ia menjelaskan, untuk lokasi-lokasi yang ditetapkan dalam Ordonansi Hutan Lindung Adat dan kawasan prioritas lainnya untuk permukiman, akan dilakukan rehabilitasi lahan kritis di sekitar Danau Toba dengan menggunakan tanaman sesuai standar setempat. Bibit tanaman akan disiapkan oleh Balai Pengelolaan DAS HL Asahan Barumun, Pusat PSKL Sumatera dan masyarakat adat setempat.

“Melalui upaya tersebut, nilai barang dapat terus meningkat melalui kegiatan wirausaha untuk kemandirian masyarakat adat,” kata Bambang Supriyanto.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumut, Pemkab Toba dan Pemkab Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi positif dan siap mendukung kerja Tim Due Diligence agar sengketa kawasan adat Danau Toba bisa segera teratasi. …

Salah satu catatan penting yang dibuat oleh dokter. Suryo Adivibovo dari IPB University sebagai perwakilan ilmuwan pada pertemuan tersebut, yakni perlunya mencari hikmah dalam proses verifikasi. Proses pembuktian keberadaan MHA, wilayah biasa dengan segala dinamikanya, tidak akan mungkin selesai jika semua pihak berpegang teguh pada posisinya masing-masing.

“Kita membutuhkan kearifan kolektif untuk melihat dengan jelas dinamika permasalahan untuk kemaslahatan masyarakat adat sekarang dan di masa depan,” katanya.

Artikel sebelumyaPerkuat Sinergi Latih SDM, Menteri Johnny: Tingkatkan Produktivitas dengan Stimulus Strategis
Artikel berikutnyaBanjir bandang merusak 20 rumah di Campara