Beranda Nusantara KLHK menjelaskan alasan pengurangan luas PIPPIB 2021 Periode II

KLHK menjelaskan alasan pengurangan luas PIPPIB 2021 Periode II

Jakarta (ANTARA) – Berkurangnya luasan Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada periode kedua tahun 2021, antara lain karena penggusuran lahan setelah dilakukan survei. dilakukan di area selain hutan primer atau rawa gambut.

Dalam konferensi pers di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipantau di Jakarta, Jumat, Direktur Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL) Rwanda Agung Sugardiman mengatakan, luas PIPPIB akan menjadi 66.139.183 ha.

Jumlah ini lebih kecil dari 66.182.094 ha yang ditanam pada periode pertama tahun ini, atau berkurang 42.911 ha.

Informasi detail luas PIPPIB menurut kriteria periode kedua tahun 2021 adalah 51.233.571 hektar, 5.266.963 hektar lahan gambut dan 9.638.649 hektar hutan alam perawan.

Belinda Arunawati Margono, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Hutan Kantor Umum PKTL, KLHK, menjelaskan pemotongan tersebut dilakukan setelah adanya persetujuan izin dan penggunaan lahan yang dikeluarkan sebelum pemerintah mulai menangguhkan izin baru pada tahun 2011.

Setelah pemerintah mengkonfirmasi 243 permohonan izin yang diterbitkan sebelum 2011, 16.412 hektar lahan telah diterbitkan.

Selain itu, pembaruan data petak lahan juga mengakibatkan pengurangan lahan seluas 42 ha dan pembaruan peruntukan petak hutan seluas 7.291 ha.

Laporan Survei Lahan Gambut dan Hutan Primer pada 32 aplikasi juga menghasilkan 4.665 ha lahan gambut dan 24.466 ha hutan primer dari PIPPIB pada periode kedua tahun 2021.

“Biasanya karena itu kawasan PIPPIB, jadi PIPPIB kawasan ini belum tentu cakupan utama, tapi kami masih cek dan ternyata kalau bukan hutan perawan atau lahan gambut perlu disingkirkan,” kata Belinda. … …

Penurunan luas PIPPIB juga disertai dengan peningkatan luas 1.965 hektar, yang disebabkan oleh perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan lindung atau sebaliknya, revisi rencana tata ruang dan perubahan atau penataan fungsi kawasan hutan. perbatasan.*

Artikel sebelumyaBKSD Yogyakarta bekerja sama dengan Badui dalam menangkap monyet di Gunung Kidul
Artikel berikutnyaKabupaten Banyuasin Siapkan Dokumen Perlindungan Ekosistem Gambut