Beranda Nusantara KLHK memastikan menerapkan kebijakan dukungan ekonomi sirkular.

KLHK memastikan menerapkan kebijakan dukungan ekonomi sirkular.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular berkelanjutan di Indonesia, seperti mendorong penambahan fasilitas penampungan sampah.

“Untuk mendukung penerapan kebijakan ekonomi tertutup, kebijakan E&P difokuskan pada pemilahan dan daur ulang sampah dari sumbernya, pemberdayaan bank sampah dan pemenuhan tanggung jawab produsen, yang diperluas melalui Roadmap Pengurangan Sampah Produsen,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbaya. pada Forum Ekonomi Edaran Indonesia yang dibacakan pakar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Vinarni Monoarf dan melakukan pemantauan virtual dari Jakarta, Rabu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota dalam sambutannya menekankan bahwa langkah-langkah untuk memperkenalkan ekonomi sirkular juga sedang berlangsung di tingkat masyarakat.

KLHK terus mendorong peran tong sampah sebagai salah satu cara untuk mengajarkan dan menginisiasi perubahan perilaku, ujarnya. Bank sampah didorong untuk berperan penjual atau menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, yang kemudian akan dimanfaatkan oleh industri pengolahan sebagai bahan baku.

Dalam paparannya, City menjelaskan bahwa sebenarnya kebutuhan bahan baku plastik dan kertas untuk daur ulang dapat dipenuhi di dalam negeri.

Plastik dan kertas menyumbang 29 persen dari total sampah negara, katanya. Namun, penggunaan sampah plastik dan kertas sebagai bahan baku baru mencapai sekitar 50 persen dari total, dan sisanya masih belum dimanfaatkan.

Kapasitas industri daur ulang plastik diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat. Sementara itu, industri daur ulang kertas bisa tumbuh dua kali lipat dari sekarang.

Untuk mendorong pertumbuhan daur ulang, beberapa strategi perlu diterapkan: meningkatkan kapasitas pengumpulan bahan baku plastik dan kertas, mempercepat pemilahan dari sumber, dan mengembangkan kebijakan insentif.

Artikel sebelumyaPGI: Singkirkan perpecahan politik dan fokus memerangi COVID-19
Artikel berikutnyaMendagri keluarkan instruksi PPKM Level 4 untuk Jawa Bali