Beranda News Ketua MPR menyebut PPHN sebagai payung kebijakan pembangunan

Ketua MPR menyebut PPHN sebagai payung kebijakan pembangunan

Idealnya, konten PPHN harus bisa menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun mendatang, bahkan 100 tahun ke depan.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Pedoman Kebijakan Publik (PPHN) akan menjadi payung politik untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang teknokratis.

Pada dasarnya, PPHN hanya akan memuat kebijakan-kebijakan strategis yang akan memandu atau memandu kebijakan pembangunan pemerintah, kata Bamsot.

“Kehadiran PPHN tidak akan mempersempit ruang kreatif presiden untuk diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan, melainkan menjadi payung politik untuk penyusunan kebijakan pembangunan yang teknokratis,” kata Bamset dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. saat mengisi bahan. Pelatihan keterampilan manajemen untuk mahasiswa tingkat menengah (LK II) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, praktis dari Jakarta.

Idealnya, kata dia, konten PPHN harus mampu menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun dari sekarang, bahkan 100 tahun ke depan, dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia di era milenial yang banyak dipengaruhi oleh Revolusi Industri. 4.0 dan era masyarakat 5.0.

“Selain mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan menggambarkan megatrend global yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, semua itu akan mempengaruhi pembangunan Indonesia.” – katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan survei MPR 2014-2019, mayoritas masyarakat menyambut baik pembahasan reformulasi “model GBHN” sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dukungan kuat juga disampaikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Himpunan Pengembangan Ilmu Sosial Indonesia (HIPIIS), organisasi sosial dan keagamaan, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Badan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di hadapan Majelis Tertinggi Agama Khonghucu, katanya.

“Gagasan ini juga direkomendasikan oleh MPR periode 2009-2014. Dan lanjutan MPR periode 2014-2019, mengedepankan gagasan untuk melakukan perubahan terbatas pada konstitusi, yaitu pemulihan kekuasaan MPR untuk menetapkan pedoman pembangunan nasional “model GBHN”, yang dalam Rekomendasi MPR 2014- 2019 diberi nama sesuai dengan nomenklatur Pokok-Pokok Politikus (PPHN),” ujarnya.

Menurut dia, alasan yang paling kuat adalah bahwa saat ini pelaksanaan pembangunan nasional dianggap tidak berkelanjutan dan tidak memberikan arah dan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dijelaskannya, dari sudut hukum tata usaha negara, asas-asas pokok pengelolaan adalah: “besturen itu datar” atau untuk memerintah adalah merencanakan, dan ini menekankan pentingnya pentingnya rencana dalam pemerintahan negara.

“Apalagi saat ini, ketika kita telah memasuki tahap akhir pembangunan nasional jangka panjang 2005–2025. Sudah saatnya kita memikirkan dan mengevaluasi rencana pembangunan nasional ke depan agar bermanfaat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Artikel sebelumyaGugus Tugas Sebut Tidak Ada Bukti Hewan Terinfeksi COVID-19 Manusia Terinfeksi
Artikel berikutnyaFawzi Amro: Komisi XI DPR Tunggu Fatwa MA Soal Calon PPK