Beranda News Ketua MNR: Cek Ulang Data Pemilih Penyandang Disabilitas

Ketua MNR: Cek Ulang Data Pemilih Penyandang Disabilitas

Jakarta (ANTARA) – Bambang Soesatio, Ketua MPR RI, meminta pihak terkait mengecek kembali data pemilih penyandang disabilitas untuk memastikan keakuratan data pemilih penyandang disabilitas sebelum melakukan pemutakhiran data.

“Saya meminta pemerintah dalam hal ini Kemendagri, KPU dan KPUD untuk mengecek kembali data pemilih penyandang disabilitas agar pemerintah bisa menjamin keakuratan data pemilih penyandang disabilitas sebelum melakukan pemutakhiran data pemilih. Terutama data pemilih difabel,” kata Bamset dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Bamsot melihat data pemilih penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas di Indonesia yang dinilai belum tertata dengan baik. Menurut dia, hal ini terlihat dari perbedaan yang sangat besar antara perkiraan jumlah penyandang disabilitas dengan jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pemilih dalam pemilu.

Bamset meminta KPU dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sistematisasi data penyandang disabilitas secara komprehensif dan menyeluruh guna memudahkan sinkronisasi data pemilih. Dengan demikian, proses pencocokan dan penelitian (coklit) DPT KPU bagi penyandang disabilitas akan dilakukan secara optimal.

Ia juga meminta pemerintah untuk aktif mengajak dan memotivasi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dan menjamin hak warga negara sesuai dengan konstitusi, khususnya hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu.

Selain itu, menurutnya, kewajiban CPU diperlukan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas dan menjamin persamaan hak dan kebebasan mendasar, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak atas perlindungan dan pelayanan dalam pemilu.

“Saya meminta pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya sosialisasi adiksi kepada penyandang disabilitas, mengingat penyandang disabilitas juga memiliki Undang-Undang 19 Tahun 2011 yang meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas,” jelasnya.

Artikel sebelumyaKajian SMRC: PDIP Sulit Kalahkan Prabovo di Pilpres
Artikel berikutnyabrigade mobil polisi aceh cadangan untuk pasukan dan peralatan