Beranda Warganet Ketua DPRA Minta KLHK Evaluasi Izin HTI di Aceh Nusa Indrapuri

Ketua DPRA Minta KLHK Evaluasi Izin HTI di Aceh Nusa Indrapuri

Banda Aceh (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi Izin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki PT Aceh Nusa Indrapuri pada tahun kabupaten provinsi aceh besar.

“Jika kementerian tidak serius menilai persetujuan HTI, dikhawatirkan akan terjadi konflik di lapangan antara masyarakat dan perusahaan,” kata Dahlan Jamaluddin dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Jumat.

Permintaan itu disampaikan Dahlan Jamaluddin saat rapat dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK di Jakarta.

Dakhlan meminta kementerian melakukan kajian serius dengan pemerintah Aceh, dengan melibatkan masyarakat.

“Aceh Nusa Indrapuri menguasai wilayah yang sangat luas di dua kabupaten tersebut, namun sejak tahun 1990-an belum menghasilkan panen,” katanya.

Di sisi lain, kata Dakhlan, ada masyarakat yang sangat membutuhkan tanah untuk mengembangkan perekonomiannya, namun tidak memiliki tanah.

Dakhlan menuntut agar tanah seluas seratus ribu hektar itu diserahkan kepada masyarakat, juga kepada para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

Pengalihan lahan tersebut dilakukan sejalan dengan program reforma agraria yang didukung oleh Presiden Jokovi, kata Dahlan.

“Ada harapan tidak hanya untuk Aceh Nusa Indrapuri, tetapi juga untuk konsesi lain di Aceh yang saat ini memiliki banyak masalah,” kata politisi Partai Aceh itu.

PT Aceh Nusa Indrapuri menguasai lahan yang membentang dari Aceh Besar hingga Pidiye. Sejak 1993, perusahaan menguasai lahan seluas sekitar 111 ribu hektar di dua kabupaten.

Terkait hal itu, Direktur Utama PHL KLHK Agus Giustianto mengatakan akan segera mengevaluasi izin pengusahaan HTI yang dimiliki PT Aceh Nusa Indrapuri di Kabupaten Aceh Besar dan Pidiye.

“Jadi kalau misalnya nanti dalam penilaian izin ini harus dicabut izinnya, tentu kita harus cari solusi. Apakah kita terbuka lagi dengan investor lain atau misalnya dengan program yang sudah ada,” kata Agus Giustianto.

Agus menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini memiliki program perhutanan sosial yang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berkolaborasi dengan masyarakat sekitar.

“Jadi tidak bisa seperti dulu lagi, HPH dan HTI hanya untuk kepentingan masing-masing. Orang miskin masih dibiarkan sendiri. Kalau sekarang tidak bisa, maka komitmen Presiden sudah jelas, masyarakat harus dilibatkan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa PT Aceh Nusa Indrapuri menerima surat peringatan ketiga dari kementerian.

“Kami akan terus evaluasi. Dan saya berharap tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan,” kata Agus.

Artikel sebelumyaPolda Sumbar telah mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum untuk Natal.
Artikel berikutnyaKementerian PPPA Dorong Rehabilitasi Kasus Pornografi Anak di Bali