Beranda Warganet Ketua DPD meminta asosiasi bertemu dengan Menteri Agama dengan permintaan untuk mengklarifikasi...

Ketua DPD meminta asosiasi bertemu dengan Menteri Agama dengan permintaan untuk mengklarifikasi umroh

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI LaNyala Mattalitti meminta Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji bertemu dengan Menteri Agama Yakut Cholil Kumas untuk meminta kejelasan terkait penyelenggaraan umrah yang masih limbo.

“Saya juga meminta kepada asosiasi penyelenggara umrah dan haji yang ada untuk mendesak Menteri Agama menangani hal ini. Sekarang, jangan menunggu informasi dari Kemenag, mereka harus dipukul agar tidak tinggal diam, seperti mereka “Masyarakat miskin, mereka butuh kejelasan,” kata LaNyala Saat itu, menerima audiensi dengan Cabang Mandiri Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (AMPUH) di Jakarta, Senin.

LaNyalla menjelaskan, dirinya kerap muncul di media agar Kementerian Agama melobi pelaksanaan umrah. Namun, dia berharap para pengusaha yang melakukan perjalanan umrah dan haji bisa bersinergi untuk menanyakan hal yang sama.

Dia memahami situasi di mana asosiasi penyelenggara umrah menemukan diri mereka, termasuk calon jemaah, karena mereka telah menunggu terlalu lama untuk kejelasan.

“Pemerintah sepertinya tidak berpihak pada rakyat. Jemaah haji dan haji Indonesia yang menjanjikan telah lama tertunda. Mereka sangat merindukan Tanah Suci. Sedangkan nasib mereka seperti limbo, tidak ada kejelasan,” ujarnya. dia berkata.

Sementara itu, Ketua Umum AMPUH Abdul Aziz mengatakan telah melakukan audiensi dengan DPD untuk meminta bantuan dalam mengajukan pengaduan ke pemerintah.

AMPUH juga berharap Arab Saudi akan mengenali vaksin Sinovac. Berkat 150 penyelenggara umrah dan haji di bawah naungan AMPUH, sekitar 90 persen calon jemaahnya telah divaksinasi synovac.

“Banyak negara diizinkan untuk melakukan umrah, sementara jemaah haji Indonesia juga tidak bisa pergi. Untuk itu AMPUH meminta DPD membantu menyampaikan hal ini kepada pemerintah untuk dilobi. pemerintah ke pemerintah jadi calon jemaah umrah Indonesia bisa ke sana,” kata Aziz.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi membuka penggunaan umrah bagi jemaah haji internasional. Namun, Arab Saudi masih menutup pintunya ke sejumlah negara dengan angka COVID-19 yang tinggi.

Peziarah yang diduga berasal dari India, Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum memasuki Tanah Suci.

Selain itu, Arab Saudi juga meminta calon jemaah yang menerima vaksin Sinovac untuk suntikan tambahan.Booster) vaksin yang direkomendasikan: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.

Konsul Haji, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Endang Jumali mengatakan, Arab Saudi saat ini masih melakukan penelitian terkait penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopharm.

“Mengenai vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan di beberapa negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan penelitian. Hasilnya akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat,” kata Endang.

Di satu sisi, masalah persyaratan seperti karantina 14 hari di negara ketiga untuk sembilan negara, termasuk Indonesia, akan menambah biaya umrah dan menjadi tidak rasional.

Ketika harus transit melalui negara ketiga, calon jemaah haji harus mengeluarkan dana untuk membayar asuransi kesehatan, tes PCR tambahan, tiket transit, dan barang-barang tak terduga lainnya. Belum lagi kembali ke Tanah Air, pemerintah dapat memberlakukan karantina bagi mereka yang telah pergi ke luar negeri.

Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, mengatakan transit ke negara ketiga juga tidak meningkatkan perlindungan calon jemaah haji.

“Karena mungkin negara tujuan ketiga juga fokus memerangi pandemi di wilayahnya. Mungkin mereka juga tidak setuju dijadikan titik transit,” ujarnya.

Artikel sebelumyaJumlah kasus positif COVID-19 di Lampung bertambah 250 orang
Artikel berikutnyaGiuliari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan perampasan hak politik