Beranda Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengungkap Hambatan untuk Menghilangkan Situs Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengungkap Hambatan untuk Menghilangkan Situs Judi Online

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedi Permadi mengungkapkan kendala pemberantasan judi online atau online karena sering menggunakan nama atau bentuk permainan yang sedikit berbeda dengan permainan sebelumnya yang dipotong. dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Oleh karena itu, tampaknya platform perjudian online tidak diawasi, apalagi aktivitas perjudian juga diatur secara berbeda di negara lain, sehingga penindakan terhadap platform lintas batas juga menjadi masalah,” kata Dedi di Jakarta, Selasa.

Dari sisi pembatasan non teknis, lanjut Dedi, Kemenkominfo menemukan bahwa perjudian juga berlaku untuk platform yang tidak secara khusus menampilkan perjudian atau mengundang banyak pihak untuk bertaruh.

“Dengan demikian, cakupan pemberantasan kegiatan perjudian cukup besar dan membutuhkan sinergi yang kuat dengan otoritas terkait,” tambah Dedi.

Dedi menjelaskan, tawaran judi slot online melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp juga menjadi masalah lain, karena kontennya bersifat pribadi dan kemampuan pemantauan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas pada konten publik.

“Komunitas kami meminta untuk aktif dalam pesan jika mereka menerima tawaran judi secara langsung,” kata Dedi.

Orang yang menerima pesan dengan penawaran perjudian melalui platform WhatsApp dapat melaporkan konten terkait melalui https://aduankonten.id/. Masyarakat juga dapat melaporkan perjudian melalui kanal pengaduan Twitter @aduanPPI atau https://service.kominfo.go.id/.

Selain itu, Dedi mengatakan cara kerja penawaran judi online WhatsApp dilakukan secara acak berdasarkan data nomor telepon yang dimiliki oleh pihak penyelenggara, sehingga penawaran tersebut bisa saja menyasar siapa saja.

Korban judi online biasanya ditawari kemenangan mudah dengan biaya pendaftaran yang rendah atau syarat bergabung yang mudah. Jika berhasil, pemain dibujuk untuk bertaruh sejumlah besar uang.

Dedi menambahkan, sejak 2018 hingga 4 Juli 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses terhadap 525.532 konten perjudian di berbagai platform digital.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengawasi distribusi konten di ruang digital, termasuk konten perjudian, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan kementerian/departemen lain,” kata Dedi.

Selain menonaktifkan akses, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong literasi digital di kalangan penduduk dan mendukung polisi dalam menegakkan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penyebaran konten perjudian.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, pelaku juga diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta,” kata Dedi.

Dedi melanjutkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan konsekuensi hukum bagi mereka yang dengan sengaja mendistribusikan atau menyediakan perjudian online, hingga enam tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Artikulli paraprakHUT Bhayangkara ke-76 adalah pengungkit untuk menjaga persatuan
Artikulli tjetërKerusuhan Pilkades di Paniai, Satu Warga Tewas