Beranda Hukum Kementerian Hukum dan HAM Sumsel menggelar dialog RUU KUHP di lima negara...

Kementerian Hukum dan HAM Sumsel menggelar dialog RUU KUHP di lima negara bagian Palembang.

Hal ini membuktikan keseriusan niat pemerintah untuk menyampaikan isi RUU KUHP kepada semua pihak.

Palembang (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel (Kanwil Kemenkumham Sumsel) menggelar konsultasi hukum keliling dalam rangka “Dialog Rancangan KUHP (RKUHP)” di lima perguruan tinggi (PT ) di Kota Palembang, Selasa.

“Kami menyasar masyarakat, mahasiswa dan akademisi dengan 1.400 peserta,” kata Kepala Kementerian Hukum dan HAM Sumsel Ave Maria Seakhombing.

Ave menjelaskan, dialog ini merupakan program konsultasi hukum simultan dari Bappenas, yang diselenggarakan di 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.

Menurutnya, tujuan dari dialog simultan RUU KUHP ini adalah untuk memastikan pemahaman yang komprehensif oleh semua lapisan masyarakat tentang isi, isi, tujuan dan maksud dari RUU KUHP.

“Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi massal menyambut pengesahan RUU KUHP,” ujarnya.

KUHP saat ini adalah aturan hukum pidana warisan Belanda yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 atau sekitar tahun 104 dan telah sebagian direvisi.

Oleh karena itu, KUHP harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern, menurutnya.

Rancangan KUHP memuat 37 bab dan 632 pasal, terdiri dari dua buku, yaitu Buku Satu (Peraturan Umum) dan Buku Dua (Tindakan Pidana).

Jumlah pasal dalam Rancangan KUHP sedikit lebih banyak dibandingkan dengan KUHP lama yaitu 569 pasal. Hal ini merupakan konsekuensi dari misi konsolidasi dan harmonisasi yang tertuang dalam Buku I Rancangan KUHP sebagai penyelenggara sistem pidana modern.

RUU KUHP juga menghapus pembedaan antara kejahatan (Buku II KUHP) dan delik (Buku III KUHP) yang merupakan perbuatan pidana (Buku Dua RUU KUHP).

Semua tim secara bergiliran ambil bagian dalam menghadirkan isu-isu yang sedang hangat, termasuk yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat, yaitu hukuman karena menghina presiden dan wakil presiden, penistaan ​​agama, pemerkosaan suami istri, atau sebaliknya, kumpul kebo (dua orang). dari lawan jenis yang tinggal di bawah satu atap di luar ikatan).

Kemudian hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup, asalkan berperilaku baik, burung terbang ke kebun orang, yang bersalah didenda, dan hewannya disita oleh negara, maka diakui sebagai dukun dan memiliki kekuatan gaib. , dan aborsi.

Selain itu, kekejaman terhadap hewan, orang tua meminta anak-anak mereka untuk mengemis, denda tunawisma, penghinaan pengadilan dan hukum umum.

Dialog RUU KUHP Universitas Bin Darma berlangsung di OPI Convention Center (OCC), Kompleks OPI Palembang Mall.

Acara tersebut dihadiri Direktur Kemahasiswaan Novra Hadinata dan para tamtama, serta 1.000 mahasiswa baru, serta tim pemekaran Ahmad Fouad, Yuliati, Mona Teruna, Chandra dan Badria Insani.

Sedangkan Universitas Muhammadiyah Palembang dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Nur Husni Emilson. Acara ini diikuti oleh 100 peserta dengan tambahan tim Nursia, Nelli Rusmana, Enggi Pournasari dan Diane Merdiansi.

Universitas Indo Global Mandiri Palembang dihadiri oleh Wakil Rektor II John Roni Koyanda. Acara ini diikuti oleh 100 peserta dengan tambahan tim Asnedi, Mulyana, Sopyan, M. Naim dan Selvitrin.

Kemudian Dekan Ali Dakhvir hadir di Universitas Palembang. Acara ini diikuti oleh 100 peserta dengan kelompok ekpansi Neliwati, Nurdiana, Novi Setia Nuryani, Rinaldi Wijaya dan A Hafit Fadholi.

Di Universitas Tridinanti Palembang, Rektor Manisa hadir. Acara ini diikuti oleh 100 peserta dengan tambahan tim Zulkifni J Patra, Fitri Asnita, Evien Elmer, Hanggi Dyah Arini.

Harun Sulianto, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, mengatakan dialog simultan ini diharapkan dapat membuka peluang partisipasi publik dan masukan terhadap RUU KUHP.

“Ini bukti keseriusan pemerintah membawa substansi RUU KUHP kepada semua pihak,” ujarnya.

Artikulli paraprakKPU: Update data pemilih tetap pemilu sejak 14 Oktober 2022
Artikulli tjetërAnggota DPR Ali Mufti meninjau proyek nasional di Pacitan