Beranda Hukum Kemarin, tiga orang asing mengganggu proses tersebut hingga Edhi Prabovo meminta maaf.

Kemarin, tiga orang asing mengganggu proses tersebut hingga Edhi Prabovo meminta maaf.

Jakarta (ANTARA) –

Rentetan berita hukum yang melanda Jumat (7 September) masih menarik dan layak dibaca ulang, mulai dari tiga WNA yang dideportasi karena pelanggaran kesehatan hingga mantan menteri PKC Edha Prabovo yang meminta maaf kepada Presiden Djokovi.
Berikut ringkasan beritanya:
1. Tiga orang asing yang melanggar peraturan medis di Bali dideportasi.
Denpasar (ANTARA) – Tiga warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan, khususnya selama pelaksanaan IGD di Kabupaten Badung, Bali, akan dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi.
Baca selengkapnya di sini
2. Dua kafe yang melanggar ChSZ di Chikaranga disegel.
Chikarang, Bekasi (ANTARA). Petugas menyegel dua kafe yang melanggar aturan Pembatasan Kegiatan Darurat (PPKM) di Kecamatan Chikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam (7 Agustus).
Baca selengkapnya di sini
3. Mahkamah Agung menolak kasasi Djoko Tyandra dalam kasus pemalsuan dokumen perjalanan.
Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak kasasi yang diajukan jaksa dan terdakwa Joko Tyandra alias Joko Soejiarto Tyandra dalam kasus pemalsuan dokumen perjalanan.
Baca selengkapnya di sini
4. Polda Jabar membongkar 1,5 juta pabrik narkoba di Lembang.
Bandung (ANTARA) – Badan Reserse Narkoba Polda Jabar membongkar pabrik di Desa Sukadjaya, Kabupaten Lembang, Wilayah Bandung Barat yang memproduksi 1,5 juta butir obat terlarang berlogo LL dan Y yang siap diedarkan. …
Baca selengkapnya di sini
5. Edhi Prabovo meminta maaf kepada Presiden Djokovi.
Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca selengkapnya di sini

Artikel sebelumyaKemarin Menteri Agama minta mengheningkan cipta sejenak dan RS Wisma Haji tangani COVID-19
Artikel berikutnyaAhli: PPKM Inmendagri yang pergantiannya tidak mengganggu kepala daerah