Beranda Hukum Kejaksaan Agung memeriksa tiga saksi dalam kasus korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan

Kejaksaan Agung memeriksa tiga saksi dalam kasus korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan

Jakarta (ANTARA) – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek satelit 123 derajat BT Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015-2021.

“Tim kejaksaan sudah mulai memeriksa tiga saksi terkait dugaan korupsi proyek pengadaan satelit dengan orbit 123 derajat BT di Kementerian Pertahanan dari 2015 hingga 2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum). ) di kejaksaan. Direktorat Jenderal, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Leonard menjelaskan bahwa saksi yang diwawancarai adalah PY selaku senior account manager PT Dini Nusa Kusuma.

Anda kemudian akan melihat RACS sebagai manajer promosi PT Dini Nusa Kusum dan AK sebagai CEO PT. Dini Nusa Kusuma.

“Wawancara saksi dilakukan untuk memberikan informasi guna kepentingan penyidikan praktik tindak pidana korupsi yang terjadi selama pengadaan orbit satelit 123° BT (BT) dari Departemen Pertahanan pada 2015 hingga 2021,” kata Leonard.

Leonard menambahkan, PT DNK sendiri merupakan pemegang hak pengelolaan. Babak Satelit Indonesia untuk dapat mengendalikan satelit atau menggunakan spektrum radio pada orbit satelit tertentu.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung mengumumkan status penyidikan dugaan korupsi proyek satelit itu dinaikkan ke tahap penyidikan, Jumat (14/1).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D. juga menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek satelit tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp 800 miliar.

Pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek satelit tersebut diawali dengan kekosongan manajemen setelah satelit Garuda-1 meninggalkan posisi orbitnya 123 derajat BT.

Saat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengabulkan permintaan Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot.

Selain itu, dalam perkembangannya, meskipun izin penggunaan posisi orbit 123 derajat BT dari Kementerian Komunikasi dan Informatika belum diterbitkan, Kementerian Pertahanan mengadakan perjanjian sewa satelit dengan pengisi orbital Avanti Communication. Ltd disebut satelit Artemis.

Selain itu, menurut pernyataan resmi dari Mahfud MD, Kementerian Pertahanan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente Hogan Lovells dan Telesat antara tahun 2015 dan 2016.

Artikulli paraprakKLHK gugat perusahaan pembakar hutan Rp 1 triliun
Artikulli tjetërPanglima TNI ingin Korps Paskah lebih terlibat