Beranda Hukum Kejagung akan menangani Surya Darmada secara terpisah "dalam ketidakhadiran"

Kejagung akan menangani Surya Darmada secara terpisah "dalam ketidakhadiran"

JAKARTA (ANTARA) – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampisus) Febri Adryansyah mengatakan pihaknya akan memeriksa Surya Darmadi, tersangka kasus korupsi perkebunan sawit yang merugikan negara Rp 73 triliun. umumnya. dalam ketidakhadiran.

dalam ketidakhadiran, sudah dalam proses,” kata Febry saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Upaya ini dilakukan karena sampai saat ini peneliti belum bisa membayangkan Surya Darmadi. Penyidik ​​memanggil tersangka sebanyak tiga kali.

Surat panggilan itu dikirim ke alamat kediamannya di Jakarta, kemudian ke alamat kantor Duta Palma Group di Palma Tower, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, termasuk kediamannya di Singapura.

Belum lama ini, Kementerian Luar Negeri Singapura mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Surya Darmadi tidak berada di negara singa putih.

Menanggapi hal tersebut, Febry mengatakan pihaknya melalui atase pengacara di Singapura masih melakukan negosiasi. Penyidik ​​Jampidus masih mencari buronan Surya Darmadi.

“Posisinya jelas, penyidik ​​masih mencarinya, mereka menyebutnya buronan, kan? Bukan di Singapura, tapi di tempat lain, penyidik ​​juga mencarinya,” kata Febry.

Menurutnya, pengadilan dalam ketidakhadiran akan terjadi jika ia gagal membawa Surya Darmadi ke dalam negeri. Hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya waktu proses penyidikan yang dilakukan penyidik ​​di Interchange.

Dia menekankan bahwa mekanisme peradilan dalam ketidakhadiran tidak menutup kemungkinan jajaran kejaksaan memulangkan Surya Darmadi ke Tanah Air. Karena putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat atas ekstradisi terdakwa.

Selain itu, menurut Febry, pengadilan dalam ketidakhadiran itu juga tidak menghalangi kejaksaan untuk mengembalikan aset. Kenyataannya, pihak Surya Darmadi akan kalah di pengadilan. dalam ketidakhadiran dipegang.

“Jika Anda memiliki dalam ketidakhadiran malah dia (Surya) kalah, dia tidak bisa bertahan dengan sempurna, dalam ketidakhadiran Kami akan mencoba melakukannya tanpa dia, tujuan kami adalah kami akan menyita aset nanti, ”kata Febry.

Penyidik ​​juga mencurigai Bupati Indragiri Hulu 1999-2008, Raju Tamsir Rahman, dalam kasus ini.

Pada Senin (8 Januari), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melaporkan, perkiraan kerugian keuangan dan ekonomi negara akibat kasus ini mencapai 78 triliun rupiah.

Adapun kronologis singkat kasus 2003, Surya Darmadi disebut-sebut telah membuat kesepakatan dengan Raja untuk memfasilitasi kegiatan bisnis lima perusahaan grup Duta Palma miliknya.

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani.

Kemudian, perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit berada di Hutan Produksi Konversi (PHK), Hutan Produksi Terbatas (LOF) dan Hutan Penggunaan Lain (OFF) di atas lahan seluas 37.000 ha.

Menurut Burkhanuddin, izin yang dikeluarkan bertentangan dengan undang-undang dan tidak didahului izin prinsip atau analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu, grup perusahaan Surya Darmadi juga gagal memenuhi kewajiban hukum untuk memberikan model kemitraan sebesar 20 persen dari total luas perkebunan yang dikelola.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 Substantif Ayat (1) Joe. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joe. Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Dengan tambahan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joe. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1.

Secara khusus, tersangka Surya Darmadi juga diduga melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Artikulli paraprakImigrasi Bali Deportasi Tiga WNA Karena "terlambat" dan membuat masalah
Artikulli tjetërPKT Minta BUMN Ciptakan Generasi Milenial Antikorupsi