Beranda Hukum Kapolres Kalteng: Operasi Taat Telabang Cegah Kecelakaan Lalu Lintas

Kapolres Kalteng: Operasi Taat Telabang Cegah Kecelakaan Lalu Lintas

Operasi Taat Telabang juga memberikan keamanan dan ketertiban untuk lalu lintas yang lancar di provinsi ini.

Palangka Raya (ANTARA) – Kepala Kepolisian Daerah (Polda Kalteng) Kalteng, Irjen Paul Dedi Praseto menyatakan pelaksanaan Operasi Telabang Taat selama 14 hari di provinsi ini sebagai upaya menekan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. kabupaten dan provinsi… kota-kota di sekitarnya.

“Selain mengurangi angka kecelakaan, juga menghambat penyebaran COVID-19 dan mencegah keramaian,” kata Dedi saat memimpin imbauan operasional Patuh Telabang di laman Barigas Kota Palangka Raya, Senin.

“Operasi Telabang Taat juga memberikan keamanan dan ketertiban lalu lintas di provinsi ini,” katanya.

Dedi menjelaskan tujuan utama Operasi Ketaatan adalah segala bentuk kegiatan masyarakat yang dapat membuat klaster-klaster penyebaran COVID-19. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes), tidak disiplin dalam berlalu lintas dan menghentikan pelanggaran, serta kecelakaan di jalan dan kerawanan keramaian.

Ia menyebutkan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kalteng berdasarkan aplikasi Integrated Road Traffic Safety Management System (IRSMS), yakni sebanyak 117 kecelakaan pada tahun 2020. Artinya, jumlah kasus turun 253 atau sekitar 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jumlah pelanggaran sebanyak 16.962 dibandingkan tahun lalu 2019 sebanyak 42.708 pelanggaran, sehingga terjadi penurunan sebanyak 25.746 pelanggaran atau sekitar 60 persen,” ujarnya.

Kemudian, mantan Satpam Karobinkar Polri menegaskan, dalam operasi ini, seluruh personel yang terlibat harus mampu mendeteksi dan memetakan tempat-tempat yang rawan kemacetan, gangguan, lalu lintas guna penyebaran COVID-19.

“Tentunya juga menghindari tindakan kontraproduktif yang bisa merusak citra polisi. Ingatlah untuk menjalankan operasi ini dengan baik tanpa menimbulkan keluhan dari masyarakat,” kata Dedi.

Artikel sebelumyaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur bermitra dengan ICITAP untuk meningkatkan keterampilan sipir penjara.
Artikel berikutnyaKomnas HAM: Kepadatan Lapas Penyebab Krisis Kemanusiaan