Beranda Hukum Kanun Jinayat diyakini tidak membuat jera pelaku kekerasan terhadap anak.

Kanun Jinayat diyakini tidak membuat jera pelaku kekerasan terhadap anak.

Eve Jinayat memprioritaskan hukuman penjahat

Banda Aceh (ANTARA) – Aceh Eve #6 2014 tentang UU Jinayata dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

“Jinayat Qanun mengutamakan pemidanaan pelaku dan tidak memperhatikan perlindungan terhadap anak korban,” kata Ayu Ningsih, Wakil Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Provinsi Aceh (KPPA) di Banda Aceh, Jumat.

Ayu Ningsih menjelaskan dalam webinar bertajuk “Ruang Negosiasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Survei Sosiologi, Hukum dan Kebijakan” yang diselenggarakan oleh Program Penelitian Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sia Kuala (FISIP USK), jelas Ayu Ningsih. bahwa anak-anak yang menjadi korban perkosaan sangat rentan untuk menjadi penjahat, dan sehubungan dengan pasal-pasal Kanun Jinayat lainnya seperti pengakuan zina dan zina anak.

Namun dalam UU Perlindungan Anak, bagaimanapun kondisi anak, anak tetap dianggap sebagai korban, meskipun perbuatan seksual tersebut dilakukan tanpa ancaman kekerasan, karena adanya peningkatan unsur pidana seperti penipuan, bujukan, godaan dan sejumlah kebohongan lainnya.

“Dengan demikian, orang dewasa akan terus dihukum, dan anak-anak akan terus menjadi korban tindak pidana, sayangnya di Kanun Jinayata tidak demikian,” ujarnya lagi.

Undang-undang Malam Jinayata terus menawarkan tiga hukuman alternatif bagi pelaku seks anak, termasuk cambuk, waktu penjara dan denda, katanya.

“Pemerintah harus menerapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak,” ujarnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini penegak hukum tidak pernah menggunakan malam untuk menjebak pelaku kekerasan terhadap anak di Aceh. Padahal, sudah selayaknya aparat hukum memastikan beratnya hukuman bagi pelaku kekerasan, mulai dari keadilan moral dan sosial hingga keadilan hukum dan tekanan terhadap keadilan.

“Perlu dicatat bahwa tindak kekerasan terhadap anak di Aceh umumnya tinggi,” katanya.

Ia mengatakan hingga Juni 2021 terdapat 202 kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya 46 kasus kekerasan seksual, 45 kasus kekerasan psikis, dan 34 kasus kekerasan fisik.

KPPA ingin melakukan upaya untuk memulihkan kondisi korban (restitusi) atau mengganti kerugian yang diderita korban, baik fisik maupun mental.

“Makanya KPPA mendesak diterbitkannya Pergub yang mengatur tentang restitusi,” ujarnya.

A Ghani, anggota DPR Provinsi Aceh, A Ghani, mengatakan masih ada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, namun tidak melapor karena takut kesusahan.

“Masyarakat melihat insiden kekerasan seksual sebagai masalah yang bisa diselesaikan secara damai,” katanya.

Artikel sebelumyaPercepatan vaksinasi sedang berlangsung di kabupaten Tangerang
Artikel berikutnyaGempa berkekuatan magnitudo 5,4 melanda Timor Tengah Utara, NTT.