Beranda News Kantor Kepresidenan serukan KKB hentikan teror di Papua

Kantor Kepresidenan serukan KKB hentikan teror di Papua

Aparat penegak hukum harus bertindak dan mentaati hukum secara tegas terhadap rangkaian aksi teror yang dilakukan KKB.

Jakarta (ANTARA) – Kantor Kepresidenan (KSP) memperingatkan KKB untuk segera mengakhiri kekejaman tidak manusiawi terhadap warga sipil dan perusakan fasilitas umum, medis, dan pendidikan di Papua.

“KKB harus segera menghentikan tindakan yang sama sekali tidak ada rasa kemanusiaannya. Aparat penegak hukum harus bertindak dan menegakkan hukum secara tegas dan tuntas terhadap rangkaian serangan teroris yang dilakukan oleh KKB,” ujar Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM V KSP. Hak Jaleswari Pramodhavardani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

Menurut KSP, aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Papua belakangan ini adalah penyerangan dan pembakaran di sejumlah fasilitas publik, seperti Puskesmas, bangunan tempat tinggal tenaga medis (nake), sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan bangunan tempat tinggal untuk guru. , dan ruang publik. Penyerangan dilakukan oleh KKB pada Selasa (14 September) di kawasan Kivirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Pada Senin (13 September) atau sehari sebelumnya, KKB juga menyerang dan membakar meja kas bank Papua, pasar, puskesmas dan SD Inpres di Kivirok.

Serangkaian aksi meresahkan dan menakutkan di masyarakat berdampak pada sedikitnya 11 tenaga medis, katanya, di antaranya luka-luka, hilang dan meninggal dunia.

Kabar terbaru yang diterima KSP salah satu korban kekerasan KKB di Papua adalah Perawat Gabriella Meilani (22 tahun). Sedangkan tenaga medis lain yang belum ditemukan adalah Gerald Sokoy (28).

“Pemerintahan presiden menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kematian pahlawan kemanusiaan seperti Gabriella Meilani dan kematian Gerald Soka, yang mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang dari komunitas terpencil di Papua,” kata Jaleswari.

Jaleswari Pramodhavardani juga mengatakan bahwa kekerasan KKB merupakan kejahatan serius terhadap orang Papua yang harus segera dihentikan.

Dia juga menyatakan penyesalannya atas para pekerja medis yang terluka. Kehadiran tenaga kesehatan kini menjadi vital untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di pelosok Papua.

Menurut Jalesvari, tindakan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap tenaga medis merupakan pelanggaran berat terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009, UU Pelayanan Kesehatan No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Sanitasi.

Artikel sebelumyaPKC Mengingatkan Terhadap Kerentanan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Artikel berikutnyaAceh peringatkan PNS bisa dipecat