Beranda Hukum Kantor kejaksaan telah membawa ke pertanggungjawaban pidana dua terdakwa korupsi di masjid...

Kantor kejaksaan telah membawa ke pertanggungjawaban pidana dua terdakwa korupsi di masjid Sriwijaya berusia 10 dan 15 tahun

Peristiwa ini terjadi dengan sebuah masjid, yang merupakan rumah ibadah bagi orang-orang.

Sumatera Selatan (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mendakwa dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Sriwijaya dengan hukuman masing-masing 10 dan 15 tahun penjara.

Kejaksaan Negeri (JPU) Sumsel Iskandar di Palembang, Rabu, mengatakan Terdakwa Mukti Suleiman, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp750 juta beserta anak perusahaan selama enam bulan. di penjara.

Terdakwa Ahmad Nasuhi kemudian divonis 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta dengan tambahan hukuman 6 bulan penjara, sebagai mantan Pj Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Tindakan para tersangka tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Sebagai pejabat pemerintah harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” kata Iskandar dalam panggilan ke PN Palembang yang diketuai Hakim Abdul. Aziz.

Menurut dia, selain menolak mendukung program pemerintah memberantas korupsi, ada hal lain yang membuat tersangka kesal, yakni objek perkara. Peristiwa ini terjadi dengan sebuah masjid, yang merupakan rumah ibadah bagi orang-orang.

“Terdakwa yang berperilaku santun selama persidangan menjadi hal yang meringankan bagi mereka,” ujarnya lagi.

Dalam perkara ini, dua terdakwa dikenakan pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU) Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1-1 KUHP. juncto ayat 1 Pasal 64 KUHP.

Hakim Abdul Aziz mengatakan pihaknya memberi waktu tujuh hari kepada terdakwa sejak tanggal dakwaan untuk menanggapi tuntutan, menerima atau mengajukan permohonan.

Mukti Suleiman dan Ahmad Nasuhi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ​​Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu (16 Juni) dan langsung ditahan di Rutan Pakjo Palembang. Keduanya kemudian menghadiri sidang pengukuhan di PN Palembang, Kamis (23 September).

Sementara itu, dalam kasus ini, terdakwa Ahmad Nasukhi diduga hanya diam secara formal, tidak yakin akan kebenaran dokumen hibah tersebut. Antara lain seperti memastikan alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya terdaftar sebagai penerima hibah.

Merujuk pada bahan pemeriksaan kejaksaan, pada 8 Desember 2015, dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan (BPKAD) Laoma L. Tobing untuk pembayaran dana hibah pembangunan tersebut. dari Masjid Agung Sriwijaya. senilai Rp500.000.000.000,00 dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00.

Namun, ditemukan alamat rekening bernama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berada di Jalan Danau Pose E 11 Nomor 85, Jakarta, dianggap lalai oleh jaksa karena menurut aturan hibah dapat diberikan jika penerima tinggal di Sumatera Selatan.

Sedangkan tersangka dalam kasus ini, Mukti Suleiman, selain sebagai Sekda Sumsel, juga merupakan anggota Kelompok Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel yang juga bertanggung jawab atas pergerakan dana. Dengan demikian, perbuatan kedua terdakwa dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 130 miliar dari dana hibah yang diberikan.

Dalam kasus Masjid Agung Sriwijaya, empat terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang. Ini Eddie Hermanto, mantan direktur umum pembangunan Masjid Sriwijaya, Sharifudin, kepala departemen lelang konstruksi Masjid Sriwijaya, Dvi Kridayani dan Yudi Arminto selaku kontraktor pembangunan pada Jumat (19 November).

Artikel sebelumyaPB HMI menghargai kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap polisi
Artikel berikutnyaBPBD Cianjur mengimbau nelayan tidak melaut karena gelombang tinggi