Beranda Nusantara Kalimantan Timur menawarkan 491.000 hektar Wehea-Kelay sebagai kawasan strategis provinsi

Kalimantan Timur menawarkan 491.000 hektar Wehea-Kelay sebagai kawasan strategis provinsi

kolaborasi adalah kuncinya, tidak ada paksaan untuk bergabung dengan anggota forum

Samarinda (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (DLH Kaltim) telah mengusulkan sekitar 491.000 hektar (ha) zona ekosistem utama Wehea-Kelay yang terbentang dari Kabupaten Kutai Timur hingga Kabupaten Berau menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

“Tahun ini, kawasan strategis Wehea-Kelay KEE telah diusulkan menjadi KSP seluas 491.000 hektar untuk masuk dalam Perda Revisi Penataan Ruang dan Rencana Wilayah,” kata Fahmi Himavan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim. Dinas DLH Samarinda, Rabu.

Jika wilayah tersebut menjadi KSP, maka status KEE Wehea-Kelay akan memiliki peran penting bagi Provinsi Kaltim, dan juga berpeluang untuk memperkuatnya dari segi pendanaan dan kewenangan, serta kekuatan hukum.

Ia melanjutkan, KEE Wehea-Kelay merupakan salah satu inisiatif model Perjanjian Pembangunan Hijau Kaltim yang dicanangkan pada tahun 2016, sehingga kawasan ini juga menjadi model KEE untuk 12 KEE indikatif di berbagai bentang alam untuk dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi. Kalimantan mulai tahun depan.

KEE, lanjutnya, didefinisikan sebagai kawasan penting di luar kawasan konservasi, secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.

Di lanskap Wehea-Kelay, model KEE mampu menjangkau 23 anggota forum yang mewakili pemegang konsesi hutan, pemegang konsesi kelapa sawit, ilmuwan, aktivis lingkungan, pemerintah daerah dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Tim ini berkolaborasi untuk mengelola lahan seluas 532.000 hektar. Salah satu hasil kerja sama tersebut adalah identifikasi populasi orangutan yang diperkirakan sekitar 1.200 ekor pada 2019 nanti,” ujarnya.

Menurutnya, kuncinya adalah kerjasama, tidak ada paksaan untuk bergabung dengan peserta forum, tetapi ada komitmen para pihak yang mendorong kegiatan di forum KEE Wehea-Kelay.

Sebelumnya, saat mengajak tim KEE dari Provinsi Jambi untuk mempelajari tata kelola KEE di Kaltim, Fahmi juga menyampaikan bahwa Wehea-Kelay KEE merupakan kawasan yang selama ini menjadi tempat pelatihan berbagai pihak.

“Pendirian KEE Wehea Kelay diawali dengan pernyataan bersama untuk memperkuat komitmen para pihak. Kondisi ini membuat KEE lebih efektif karena tidak ada paksaan kepada anggota, tetapi ada kewajiban bersama,” kata Fahmi.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi M Ali Zaini dalam kunjungannya ke DLH Kaltim mengatakan, tujuan pihaknya ke Kaltim untuk menanyakan KEE yang sudah dikuasai di Kaltim, karena di Jambi ada rencana pembangunan Koridor Gajah dengan skema KEE.

Artikel sebelumyaBarescream Polri menarik perhatian kasus pelecehan seksual terhadap anak di Malang
Artikel berikutnyaWakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Opini Publik tentang Hukum Pidana Perlu Diubah