Beranda Hukum JPU: Kasus Jumhur kriminalisasi suara kritis rakyat

JPU: Kasus Jumhur kriminalisasi suara kritis rakyat

Jakarta (ANTARA) – Kuasa hukum Jumhur Hidayat, Arif Maulana menilai kasus ujaran kebencian dan berita bohong yang dijebak kliennya yang merupakan aktivis serikat pekerja merupakan bentuk kriminalisasi warga yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Kicauan Jumhur yang menjadi dasar dakwaan JPU merupakan bagian dari pembelaan buruh, katanya, mengingat dirinya aktif menjabat sebagai wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

“Kasus ini mengkriminalisasi suara kritis masyarakat,” katanya saat ditemui di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.

Arif menjelaskan, tahapan persidangan menunjukkan bahwa tindakan Jumhur mengunggah tweet mengkritik Omnibus Job Creation Act bukanlah kejahatan.

“Yang dilakukan Pak Jamhur itu jelas tidak sesuai dengan unsur yang disyaratkan (jaksa) dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” kata Arif.

Berbagai kesaksian dan pendapat ahli di persidangan menunjukkan bahwa Jumhur membela kelompok kerja, percaya bahwa dia adalah bagian dari pimpinan serikat, jelas Arif, pengacara negara untuk LBH Jakarta.

“Propaganda ini merupakan bagian dari upaya untuk mengkritik pengurus serikat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi dan sewenang-wenang, serta akan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja. “Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Jumhur sebagai pimpinan serikat pekerja,” kata Arif Maulana.

Dia juga menegaskan bahwa propaganda Jumhur melalui Twitter adalah undang-undang yang dilindungi undang-undang.

Arif mengatakan, banyak pihak mengkritik omnibus law penciptaan lapangan kerja. Selain itu, upaya pencabutan undang-undang melalui uji materi di MK dan gugatan di PTUN juga telah dilakukan oleh berbagai kalangan.

“Ini (UU Penciptaan Lapangan Kerja) benar-benar mengkhawatirkan banyak orang. Bukan hanya Pak Jumhur yang mengkritik, ribuan orang mengkritik. Periksa di Twitter berapa banyak (orang) yang mengungkapkan kemarahan mereka. Rakyat pantas marah karena undang-undang ini inkonstitusional, dibuat melalui pengebirian partisipasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyatnya,” kata Arif.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis, memeriksa Jumhur Hidayat, yang didakwa jaksa menyebarkan berita bohong dan menghasut kebencian.

Tuntutan JPU tersebut berdasarkan kicauan Jamhur di Twitter pada 7 Oktober 2020, yakni, “Undang-undang ini memang ditujukan untuk INVESTOR UTAMA asal China dan PENGUSAHA CAIR. Jika INVESTOR BERADAD: 35 investor asing menyatakan keprihatinan tentang pengesahan UU Penciptaan Lapangan Kerja. Klik di sini untuk membaca: kmp.im/AGA6m2.”

Majelis hakim sebelumnya memeriksa saksi dan ahli sebenarnya dari kejaksaan, serta penasihat hukum yang menyebut diri mereka Kelompok Advokasi Demokrasi (TAUD).

Pemeriksaan terhadap terdakwa oleh majelis hakim merupakan tahap akhir dalam pembuktian dakwaan, yang dilanjutkan dengan pengumuman dakwaan oleh jaksa pada Kamis pekan depan (23 September).

Artikel sebelumyaAnggota DPR minta selesaikan kasus kekerasan seksual di Papua
Artikel berikutnyaSering dimanfaatkan, Lanal Ternate telah menanam 1.000 bibit mangrove.