Beranda Hukum Jaksa PKT menanggapi R.J. Lino tentang fakta bahwa tuduhan itu berada...

Jaksa PKT menanggapi R.J. Lino tentang fakta bahwa tuduhan itu berada di ranah sipil.

… menolak segala keberatan/pengecualian dari Penasehat Hukum dan Terdakwa Richard Just Lino, nama samaran R.J. Lino

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Negeri (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keberatan mantan Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Richard Just Lino alias RJ Lino yang meminta kepada hakim. menolak dakwaan tersebut karena menganggap perkara tersebut berada di ranah perdata.

“Pendapat penasehat hukum itu termasuk dalam pokok perkara, dan untuk mengetahui apakah perkara a quo itu pidana atau perdata, perlu dilakukan kajian terhadap hal itu dengan menghadirkan alat bukti di pengadilan,” Badan Pengecualian tidak berwenang untuk mempertimbangkannya, ”kata jaksa PKC. Wawan Yunarvanto membacakan tanggapannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Dalam catatan keberatan (pengecualian) RJ Lino yang dibacakan pada 16 Agustus 2021, RJ Lino dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa proses pengadaan 3 unit QCC dengan dua elevator untuk PT Pelindo II merupakan hal yang termasuk dalam ruang lingkup. dari kasus perdata.

“Ini karena masalah ‘melepas dan membongkar’, sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa sendiri dalam materi pengecualiannya, menurut pendapat jaksa, ketentuan tentang ‘melepas dan membongkar’ Menurut direksi, hal ini tidak serta merta menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,” kata jaksa.

Alasan karena “melepas dan melepaskan” hanya mekanisme perusahaan, di mana tidak ada pemeriksaan substantif atas masalah tertentu, tetapi hanya penilaian global terhadap aktivitas direktur perusahaan yang dilakukan.

Jaksa PKC juga meminta hakim menolak keberatan Penasehat Hukum R. J. Lino.

“Kami bertindak sebagai jaksa PKC dalam hal ini untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang dibangun berdasarkan asas kesusilaan, dan dengan ini kami meminta majelis hakim untuk menolak segala keberatan/pengecualian dengan Penasehat Hukumnya. Dan Terdakwa Richard Just Lino, nama samaran R.J. Lino,” kata Jaksa Wavan.

Selain itu, hakim diminta untuk menyatakan dakwaan RJ Lino sah dan memenuhi persyaratan, serta melanjutkan persidangan dengan memeriksa dan mengadili RJ Lino.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa PT Pelindo II melakukan pembayaran kepada HDHM China sebagai perusahaan pembelian untuk 3 QCC sebesar US$1.142.842,61, meskipun untuk 3 QCC biaya perawatan hanya US$939.107,08 pembayaran dari HDHM kepada PT. JPP sebagai subkontraktor untuk pekerjaan renovasi tersebut. Dua-angkat “QCC”.

Akibat perbuatan RJ Lino, produk “double lift” QCC tidak diterima dengan harga wajar 13.579.088,71 yang diturunkan dari harga pokok produksi US$10.000.262,85; tingkat pengembalian yang wajar sebesar US$ 2.553.418,86; beban lain-lain sebesar USD 1.025.407, yang mengakibatkan penilaian lebih sebesar USD 1.974.911,29.

Mengenai tindakannya, R.J. Lino masuk dalam pasal (1) pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo ayat (1) pasal 55 UU No. UU Tipikor. KUHP 1.

Artikel sebelumyaPolda Jateng temukan teroris lempar batu ke truk di Pantura
Artikel berikutnyaKemendagri mengajak organisasi akar rumput untuk berinovasi dan mengandalkan teknologi informasi