Beranda Hukum Inilah yang dikatakan seorang pegawai PKC tentang layanan pemerintah di TWK.

Inilah yang dikatakan seorang pegawai PKC tentang layanan pemerintah di TWK.

Tampaknya manajemen tidak memahami konteks kepegawaian

Jakarta (ANTARA) – Hotman Tambunan, mewakili 75 pejabat PKC, mengabarkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang memahami konsep kepegawaian di bawah Uji Kesepahaman Nasional (TWK).

“Sepertinya pimpinan kurang memahami konteks kepegawaian saat melaksanakan TWK ini. Manajemen hanya fokus pada tanggung jawab dan wewenang, meskipun selalu ada unsur kepegawaian di balik tanggung jawab dan wewenang tersebut,” kata Hotman. dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat.

Pada Kamis (8 Mei), Wakil Ketua PKC Nurul Gufron menyatakan bahwa PKC mengirimkan surat keberatan kepada Ombudsman atas Laporan Verifikasi Akhir (LAHP), yang berisi temuan ketidaksesuaian selama transisi Pegawai PKC menjadi Pegawai Negeri Sipil (ASN).

Sementara itu, 75 orang dari 1.351 pegawai yang mengikuti TWK dinyatakan tidak lulus.

“Konsep inilah yang saat ini diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Warga bukan lagi objek kekuasaan negara, tetapi sudah menjadi subjek,” tambah Hotman.

Apa yang dilaporkan pegawai ke Ombudsman merupakan rangkaian proses di TWK yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, kata Hotman.

“Karena harmonisasi aturan adalah layanan publik Kementerian Hukum dan HAM, maka penilaiannya adalah layanan publik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jadi, ini bukan hanya tindakan sempit seperti rotasi mutasi, urusan internal kader PKT, seperti yang dijelaskan Pak Nurul Gufron,” kata Hotman.

Di sisi lain, dugaan salah urus dalam sejumlah proses menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Hotman, penyidikan pelanggaran Ombudsman RI dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyidikan dilakukan di bidang penyimpangan prosedur, kewenangan, kelalaian, inkompetensi, dan lain-lain, Sedangkan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) adalah putusan atau tindakan administratif.

“Bisakah kami melaporkan tindakan atau keputusan pengurus ke pengadilan TUN terkait TWK ini? Bisa, tapi tidak kami laporkan. Jadi kenapa manajemen bingung kalau kita tidak melaporkan ini ke pengadilan TUN?” kata Hotman.

Hotman juga mengatakan bahwa pimpinan PKC telah melupakan sejarah pembentukan PKC, bahwa badan antirasisme dibentuk hanya di bawah tekanan reformasi sosial.

“Pimpinan PKC harus melihat bahwa pegawai negeri di lembaga pemerintah pun harus dikategorikan sebagai pegawai negeri tanpa terobsesi dengan pendekatan sempit terhadap definisi pegawai negeri. Pimpinan mengabaikan pandangan publik ini, yang mengarah pada penurunan yang signifikan. dalam kepercayaan publik pada PKC.” Hotman.

Apalagi, pimpinan BPK disinyalir tidak melihat kesalahan dalam kenyataan bahwa Perjanjian Kerjasama (MoU) antara BPK dan BKN sudah “ketinggalan zaman”.

“Kepala lembaga penegak hukum percaya bahwa ini bukan kesalahan. Aneh, tapi sejauh ini Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan oleh PKC dan BKN. Bekerjasama dalam pelaksanaan TWK ini?” tambah Hotman.

Faktanya, perwakilan dari 75 karyawan PKC merasa bahwa pimpinan hanya berjalan-jalan mencari alasan sebagai alasan.

“Kita harus ingatkan kepada manajemen untuk tidak main-main, meminta maaf, merasa paling berpengaruh dalam hubungannya dengan karyawan, sehingga pemecatan karyawan adalah pelanggaran hukum, menganggap hal itu wajar. perlu mematuhi otoritas PKC dan rekomendasinya, ”kata Hotman.

Empat tindakan

Dalam keterangan resminya, Ombudsman RI meminta pimpinan dan sekjen PKC melakukan empat tindakan korektif, yaitu pertama, menjelaskan kepada staf PKC tentang implikasi pelaksanaan TWK dan hasilnya berupa surat pernyataan yang sah. dokumen.

Kedua, 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tidak lulus TWK) diberi kesempatan untuk meningkatkan posisinya melalui pelatihan formal pemahaman kebangsaan.

Ketiga, hasil TWK menjadi masukan untuk tindakan korektif dan tidak serta merta berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap 75 karyawan.

Keempat, jika ada administrasi yang tidak adil dalam pengembangan Perda PDA No. 01 Tahun 2021, proses pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK, maka 75 pegawai harus dialihkan statusnya menjadi ASN paling lambat 30 Oktober 2021.

Ombudsman juga menyampaikan empat saran kepada Presiden Jokovi untuk memperbaiki situasi jika tindakan perbaikan untuk PKC dan BCN tidak diperhitungkan.

Artikel sebelumyaKapolri: 20.000 orang isolasi mandiri di Kaltim
Artikel berikutnyaKasus COVID-19 Harian di Sulawesi Tengah Rekor: 1.566 Terinfeksi