Beranda Hukum Indonesia imbau G20 mewaspadai risiko korupsi di sektor energi terbarukan

Indonesia imbau G20 mewaspadai risiko korupsi di sektor energi terbarukan

Badung (ANTARA) – Delegasi Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau negara-negara anggota G20 mewaspadai ancaman korupsi di sektor energi baru dan terbarukan.

Ketua PKC Firli Bahuri disambut di sela-sela pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan Korupsi atau Kelompok Kerja Pemberantasan Korupsi (ACWG) di Nusa Dua, Bali, Selasa, mengatakan sektor energi baru dan terbarukan juga menghadapi ancaman korupsi, mengingat penelitian dan pengembangan seringkali menggunakan anggaran negara.

“Karena ini (sektor baru), tentu akan ada riset, riset menggunakan anggaran (pemerintah),” kata Firli kepada ANTARA di Bali, Selasa.

Oleh karena itu, menurut dia, pencegahan korupsi di sektor energi terbarukan merupakan salah satu dari empat isu prioritas yang diajukan Indonesia dalam forum ACWG. Putaran pertama ACWG berlangsung di Jakarta Maret lalu dan putaran kedua ACWG berlangsung di Bali hingga Kamis (8/7).

Membuka pertemuan kedua pertama ACWG pada hari Selasa, Fearley mengatakan investasi di sektor energi terbarukan saat ini tumbuh dan berkembang, dengan pendanaan, aset, dan pasar yang besar. Dengan demikian, lanjutnya, upaya dunia untuk beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan juga tidak lepas dari risiko korupsi.

“Sudah waktunya bagi kita untuk mulai membahas risiko di sektor ini dan bagaimana mencegahnya,” kata Firley kepada delegasi G20 yang hadir secara langsung dan virtual.

Indonesia berharap ACWG Forum putaran kedua akan membahas strategi yang tepat untuk mencegah korupsi di sektor ini, termasuk dengan meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik di semua aspek pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan (delegasi) terkait proposal (Indonesia) ini,” tambahnya.

Sementara itu, mereka bertemu secara terpisah, salah satu ketua (kursi) ACWG Rolliansyah Soemirat mengatakan, Indonesia menjadi negara anggota G20 pertama yang memprakarsai diskusi antikorupsi di sektor energi terbarukan.

“Sejauh ini, tidak ada negara G20 yang memulai diskusi Energi terbarukan dalam pemberantasan korupsi, kita adalah negara pertama,” kata Roliansyah di Badung, Bali, Senin (4/7).

Namun, lanjutnya, usulan Indonesia tersebut tidak mendapat dukungan yang cukup untuk pembahasan lebih lanjut pada segmen prinsip tingkat tinggi. prinsip tingkat tinggi (HLP).

Namun demikian, delegasi Indonesia terus berupaya untuk memastikan bahwa pembahasan terkait isu yang berlangsung selama putaran ke-2 ACWG ini dapat dirangkum dalam catatan latar atau catatan latar belakang.

Dokumen tersebut dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota G20 yang ingin mengkaji kembali isu pemberantasan korupsi di sektor energi terbarukan pada pertemuan berikutnya.

Pada ACWG putaran kedua, Kamis (7/7), dibahas pencegahan korupsi di sektor energi terbarukan. Pembahasan masalah ini berlangsung dalam format diskusi panel dengan partisipasi pembicara, antara lain PKC, delegasi Norwegia (Statkraft), delegasi AS yang diwakili oleh Departemen Kehakiman AS, Bank Dunia dan Kantor Perdana Menteri Spanyol.

Artikulli paraprakLemkapi: masyarakat ingin Kapolri menindak tegas polisi yang tidak patuh
Artikulli tjetërHUT Bhayangkara ke-76 adalah pengungkit untuk menjaga persatuan