Beranda Nusantara Ilmuwan: Kemudahan investasi harus dibarengi dengan pengawasan lingkungan.

Ilmuwan: Kemudahan investasi harus dibarengi dengan pengawasan lingkungan.

Saya berharap ada alat hukum yang bisa memperbaikinya.

Jakarta (ANTARA) – Kemudahan berinvestasi harus dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap aspek sosial dan lingkungan oleh instansi pemerintah yang berwenang, kata Profesor Hariadi Kartodiharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup IPB University.

Dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, Hariadi meyakini akan ada optimisme dalam bentuk inovasi ketika 79 undang-undang diintegrasikan, termasuk tantangan penanganan pelanggaran tata ruang yang berujung pada duplikasi izin yang berujung pada konflik masyarakat. ..

“Saya berharap ada instrumen hukum yang bisa memperbaiki ini,” katanya.

Namun, menurutnya, ada fakta di lapangan, misalnya kasus di Papua Barat, yang menunjukkan banyaknya izin yang dikeluarkan tidak diikuti dengan peluang pengawasan dan pengendalian, sehingga bersifat destruktif, seperti dalam arti: berdampak pada tempat tinggal masyarakat dan pelanggaran izin.

“Minyak sawit berada di luar area yang diizinkan. Dan ini tidak dilakukan di bawah pengawasan pemberi lisensi, ”katanya.

Jadi, kata dia, pertanyaan besar dalam UU Cipta Kerja adalah bagaimana memfasilitasi perizinan, kemudian memberdayakan instansi pemerintah yang mengeluarkan izin, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian baik dalam aspek sosial maupun lingkungan.

Tri Hayati, Guru Besar Hukum Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, mengatakan UU Cipta Kerja dan UU Minerba memang memiliki paradigma sentralisasi mutlak. Semua pembahasan ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memfasilitasi perizinan.

Salah satu alasan pencabutan izin dari pemerintah pusat, kata dia, memang niat baik untuk meredam duplikasi izin yang tidak terkendali.

Namun, hal ini menjauhkan kegiatan dari masyarakat sekitar, seperti penambangan pasir yang izin galian Kelas C-nya yang semula ada di kepala daerah, kini harus dialihkan ke menteri.

“Bahkan pengawasan ada di pusat. Bagaimana kita tahu apa yang terjadi di daerah? Sedangkan kegiatannya dilakukan di daerah-daerah. Ini masalah”.tautan‘itulah,’ kata Tiga.

Sementara itu, Rocky Marboun, Guru Besar Hukum Universitas Pankasila, mengatakan terkait perizinan perlu dipahami filosofi yang melatarbelakangi masyarakat membutuhkan izin pertambangan. “Ini berarti penambangan itu merusak, jadi dia perlu izin untuk melakukan kerusakan.”

Menurutnya, jika paradigma berubah dan menyederhanakan proses perizinan, semuanya akan menjadi tidak sinkron. Logika dalam administrasi publik harus kompleks.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa jika bicara bidang administrasi publik, bila ada kewenangan berarti ada dua tanggung jawab, yaitu pembatasan dan pengawasan. Namun, dia menilai badan pengawas di kementerian terkait saat itu tidak bekerja.

Artikel sebelumyaKLHK keluarkan 134 surat peringatan terkait titik api terkait lahan
Artikel berikutnyaPemprov Sumbar meminta kepala daerah menambah anggaran untuk pembuangan sampah.