Beranda Hukum ICW berharap Kapolri memperhatikan aduan Lily Pintauli Siregar.

ICW berharap Kapolri memperhatikan aduan Lily Pintauli Siregar.

Jakarta (ANTARA) – KPK mengharapkan Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo memperhatikan jajarannya untuk menindaklanjuti pengaduan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Wakil Ketua BPK Lili Pintuali Siregar …

ICW pada Rabu mengajukan pengaduan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran Pasal 35 (menggantikan Pasal 65 UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Pemberantasan Korupsi (PKT) oleh Lili Pintuali Siregar.

“Kami secara khusus meminta Kapolri untuk memperhatikan kasus ini dan memerintahkan jajarannya untuk mengusut kasus ini secara profesional dan independen,” kata peneliti ICW Kurniya Ramadhana dalam pertemuan di Bareskrim Polri, Rabu.

Kurnia mengatakan dalam rapat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) terhadap Lily Pintauli Siregar, fakta mengungkap adanya tindak pidana yang dilakukan Komisioner PKC.

Ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 35 serta Pasal 65 UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT), yang menyatakan bahwa pimpinan PKC dilarang menghubungi tersangka secara langsung maupun tidak langsung atau orang lain yang melakukan bisnis di PKC.

Pelanggar diancam dengan hukuman penjara hingga lima tahun.

“Tentunya, jika ditemukan cukup bukti permulaan, kami sangat berharap polisi segera menetapkan Lili Pintauli Siregar sebagai tersangka,” kata Cournia.

ICW percaya bahwa Lily telah diduga melakukan kejahatan, sebagaimana dikonfirmasi oleh keputusan Dewan Pengawas PKC, yang menegaskan bahwa Lili Pintauli Siregar memang berkomunikasi dengan mantan Walikota Tanjung Balai M. Syahrial, dan Lili Pintauli Sirgar mengakui hal ini.

Kurnia mengatakan, pihaknya memasukkan keputusan Dewan Pengawas PKC sebagai bukti kuat bahwa polisi harus meninjau dan memproses hukum Lily Pintauli Siregar.

“Tentunya diharapkan setiap dokumen yang diserahkan ke polisi akan diperiksa oleh polisi, mereka dapat memeriksa dokumen yang kami serahkan, karena kami telah menunjukkan dasar hukumnya dengan jelas,” kata Kurnia.

Kurnia berharap Polri tidak memberikan pernyataan bahwa masalah itu diselesaikan dalam rapat etik Dewan Pengawas PKC, seperti pengaduan ICW tentang dugaan ganti rugi.

Sebab, kata Kurnia, perhitungan di dewan pengawas PKC adalah dua bidang yang berbeda. Dewan Pengawas PKC menyelidiki tuduhan etis, dan pengaduan ICW adalah kasus pidana dengan mengacu pada UU PKC.

“Oleh karena itu, kami mohon perhatian Kapolri selaku Kepala Bareskrim untuk memperhatikan dan membuat catatan khusus agar polisi tidak lagi membuat pernyataan seperti itu,” kata Kurnia.

Brigjen Andi Rian Jajadi, Direktur Unit Kejahatan Umum (Dirtipidum) Polri, mengatakan pihaknya baru saja menerima surat dari ICW dan akan segera meninjau dokumen pengaduan.

“Ini kuitansi surat, bukan LP. Saya belum melihat surat itu. Nanti saya bacakan apa yang tertulis di surat itu,” kata Andi saat dihubungi.

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan terbukti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melanggar kode etik dan perilaku serta dijatuhi sanksi tegas.

Artikel sebelumyaAlasan KY tidak mengumumkan nama 11 calon hakim agung
Artikel berikutnyaKejaksaan Agung Tahan Dua Tersangka Korupsi NDPDP Sumsel di Rutan Salemba