Beranda Hukum Hakim: Penghapusan hak politik Juliari Batubara membela masyarakat

Hakim: Penghapusan hak politik Juliari Batubara membela masyarakat

Untuk perlindungan sementara penduduk, agar tidak terpilih kembali pejabat pemerintah yang berperilaku koruptif.

Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengumumkan pencabutan hak politik mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubar untuk melindungi masyarakat dari pejabat pemerintah yang korup.

“Majelis hakim sependapat dan sependapat dengan penuntutan, sehingga terdakwa dipidana dengan pidana tambahan berupa perampasan hak politik untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan putusan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat untuk sementara agar tidak dipilih kembali. pejabat pemerintah yang telah berperilaku koruptif, dan tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membenahi dan merehabilitasi dirinya sendiri,” kata anggota majelis hakim Yusuf Pranovo saat pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Giuliari Batubar berupa pencabutan hak untuk dipilih menjadi pejabat publik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pokok.

“Karena kedudukan Terdakwa sebagai Menteri Sosial adalah publik, yaitu pegawai negeri sipil yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas umum di lingkungan Kementerian Sosial, maka warga negara memiliki harapan. Bagi terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia yang merupakan penyelenggara negara.” – kata hakim.

Menurut hakim, Juliari awalnya diharapkan menjalankan tugasnya dengan jujur ​​dan amanah, memberi contoh yang baik dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Namun, terdakwa yang menjabat sebagai Menteri Sosial bersama Adi Vahyono dan Mateus Joko Santoso menerima hadiah uang dari pemberi bantuan sembako, sehingga tindakan terdakwa bukan hanya tidak mendukung pemerintah. Program antikorupsi , tapi malah mencederai amanah itu,” kata hakim.

Dalam perkara ini, Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara plus denda Rp 500 juta, ditambah 6 bulan penjara, karena terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan. .memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar COVID-19 di wilayah Zhabodetabek.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Juliari Batubar divonis 11 tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta, ditambah 6 bulan penjara. .

Giuliari juga diminta untuk membayar kompensasi sebesar Rs 14.597.450.000, selain 2 tahun penjara.

Artikel sebelumyaBunga Rafflesia gadutensis mekar di sungai Gambir Sako Tapan
Artikel berikutnyaVaksinasi pertama ibu hamil di Jayapura ditargetkan 700 orang