Beranda Hukum Hakim mengatakan, hampir semua pemberi layanan sosial dari Kementerian Sosial tidak memenuhi...

Hakim mengatakan, hampir semua pemberi layanan sosial dari Kementerian Sosial tidak memenuhi syarat.

Seharusnya tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan saat membeli bantuan sosial dalam perang melawan COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Hampir seluruh perusahaan pemberi bantuan sosial (bansos) berupa sembako dalam penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai majelis hakim tidak memenuhi syarat dan tidak layak. tenaga penjual.

“Tanpa seleksi calon bansos, akibatnya hampir semua perusahaan yang ditugaskan untuk memberikan bansos tidak memenuhi syarat, sehingga tidak layak untuk ditunjuk memberikan bansos dalam perang melawan COVID-19,” kata anggota tersebut. Majelis Hakim Joko Subaggio saat membacakan vonis kepada terdakwa Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Hakim mengatakan, jelang pengadaan bansos tahap ketiga Mei 2020, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial saat itu, Adi Vahyono, dipanggil ke ruangan M. Royani selaku sekretaris Ditjen. Bidang Sosial. Pembela (Linyamsos) dan Ivo Wongkaren sudah berada di kantornya.

“Dalam pertemuan itu, M. Royani menyampaikan bahwa pemberian bansos di wilayah Bodetabek dilakukan oleh PT Anomali Lumbung Artha di bawah pimpinan Ivo Wongkaren,” kata hakim.

Beberapa hari kemudian, Ivo Wongkaren dan jajarannya datang ke ruangan Adi Vahyono untuk menjelaskan pendistribusian bantuan sembako, meski saat itu PT Anomali Lumbung Artha tidak ditunjuk sebagai pemasok.

Karena pemasok bantuan sembako sudah tersedia di Matheus Joko Santoso, maka tim teknis yang ditugaskan oleh Matheus Joko langsung memberikan PPJB dan surat-surat pendaftaran kepada masing-masing pemasok.

“Tim teknis tidak lagi memeriksa dan menelaah dokumen karena sebagian besar calon pemasok tidak melengkapi dokumen pembelian awal, dan dokumen pembelian baru selesai setelah pemasok melakukan pembayaran saat pembelian selesai,” kata Hakim Joko.

Hakim juga mengatakan, PT Anomali Lumbung Artha yang dipercayakan Juliari Batubara selalu mendapat kuota yang sangat besar, yakni sebanyak 1.506.900 bungkus milik perusahaan elektronik.

“Jadi mereka tidak memiliki pengalaman yang sama. Begitu juga perusahaan yang memiliki anak perusahaan seperti PT Junatama Foodia Kreasindo yang memiliki kuota 1.613.000 bungkus, PT Famindo Meta Komunika yang memiliki kuota 1.230.000 bungkus, dan PT Tara Optima Primago yang memiliki kuota. … mendapat kuota 250 ribu paket,” ulang hakim.

Sedangkan Grup Dwi Mukti yang merupakan perusahaan Herman Heri, yang disebut Ivo Wongakren sebagai pemberi bantuan sembako untuk PT Anomali Lumbung Artha dan anak perusahaannya, merupakan perusahaan elektronik.

Perusahaan lain yakni PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude yang dipercayakan Juliari dari Muhammad Ihsan Yunus sebagai penanggung jawab adalah Agustri Yogasmara yang ditunjuk sebagai pemberi bansos.

“Perusahaan tidak memenuhi persyaratan pemasok karena Pertani tidak memiliki kemampuan keuangan dan PT Mandala Hamonangan Sude tidak memiliki pengalaman di bidang serupa, tetapi hanya pemasok untuk PT Pertani,” kata hakim. …

Sedangkan PT Tiga Pilar Agro Utama merupakan perusahaan yang dipercayakan oleh saksi Pepen Nazaruddin sebagai Dirut Jamsostek dan belum memiliki pengalaman di bidang serupa.

“PT Rajawali Parama Indonesia adalah perusahaan milik Mateus Joko Santoso yang didirikan pada Agustus 2020 dengan tujuan memberikan bantuan sosial kepada mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman atau kemampuan finansial,” kata hakim. …

Hakim juga mengungkap hubungan antara Herman Kheri dan Ihsan Yunus, yang dikenal sebagai politisi PDI-P, partai yang menaungi Giuliari Batubara dalam kasus tersebut. Herman Kheri saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR, dan Ihsan Yunus, sebagaimana dicatat, adalah wakil ketua Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial. Saat kasus Giuliari mencuat, Fraksi PDIP menyerahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR.

Dalam perkara ini, Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara plus denda Rp 500 juta, ditambah 6 bulan penjara, karena terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan. .memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar COVID-19 di wilayah Zhabodetabek.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Juliari Batubar divonis 11 tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta, ditambah 6 bulan penjara. .

Giuliari juga diminta untuk membayar kompensasi sebesar Rs 14.597.450.000, selain 2 tahun penjara.

Politisi PDIP itu juga dilarang terpilih menjadi pejabat publik selama 4 tahun setelah menjalani masa jabatan utamanya.

Artikel sebelumyaPolres Bengkulu Terima Penghargaan Akurasi dari Lemkapi
Artikel berikutnyaBunga Rafflesia gadutensis mekar di sungai Gambir Sako Tapan