Beranda News Gubernur Bali Sebut Keberadaan Kesbangpol Di Daerah Tidak Efektif

Gubernur Bali Sebut Keberadaan Kesbangpol Di Daerah Tidak Efektif

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah sangat tidak efektif dan tidak banyak menjalankan fungsinya.

“Peran dan fungsinya tidak begitu banyak, karena hanya peduli memfasilitasi pendaftaran parpol, ormas, tidak banyak. Ini tidak setiap hari,” kata Koster saat melakukan kunjungan kerja kelompok II ke Komisi DPR. di Denpasar, Senin.

Menghargai kecilnya peran dan fungsi Badan Kesbangpol, ia sebelumnya berencana menggabungkannya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Namun, menurut Koster, rencana penggabungan itu tidak terlaksana karena salah satu undang-undang menyebutkan bahwa lembaga Kesbangpol harus tetap ada, karena merupakan bagian dari lembaga pemerintah pusat kepegawaian di daerah.

“Kesbangpol tidak berfungsi, tapi keberadaannya menjadi beban bagi daerah. Menurut saya, ini tidak boleh terlalu memaksa,” ujarnya.

Karena itu, Koster meminta Komisi II DPR mempertimbangkan keberadaan lembaga Kesbangpol di daerah.

“Saya kira satu tahun kerja (di Kesbangpol-red) bisa selesai dalam satu bulan. Ini tidak memakan banyak waktu. Hal-hal ini perlu dilakukan,” katanya.

Mantan anggota DPR tiga periode ini mengatakan, sejak menjadi gubernur Bali pada 5 September 2018 lalu, ia telah dua kali melakukan penyederhanaan birokrasi, terutama jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah provinsi setempat.

Tahap pertama, dari 49 OPD menjadi 41 OPD. Kemudian tahap kedua menjadi 38 OPD. “Sebenarnya saya ingin menjadi 37 OPD, tapi ada Kesbangpol yang tidak bisa digabungkan dengan OPD lain,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurniya Tanjung mengatakan, kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali untuk mendapatkan informasi tentang penerimaan CPNC dan PNPK.

Menurut dia, panitia kerja (Panja) juga telah dibentuk di Komisi II DPR terkait amandemen UU Aparatur Sipil Negara.

“Tujuannya untuk mencari solusi atas masalah tenaga honorer. Kami ingin pindah arah ke PNS atau PPPK,” kata Ahmad.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan Komisi II DPR RI juga meminta informasi dari Bali terkait penilaian pelaksanaan pilkada serentak 2020, serta informasi desain dan konsep Pilkada 2024.

Selain itu, Ahmad Kurniya juga menyebutkan bahwa negara telah melakukan inventarisasi 20 provinsi yang perlu diperbaiki undang-undangnya, termasuk provinsi Bali.

Artikel sebelumyaAMSI Merumuskan Indikator Kepercayaan Media Digital
Artikel berikutnyaJawa Barat raih emas dalam lomba perahu tradisional 200m di PON Putra Papua