Beranda News Fakhri Hamzah mengatakan biaya politik mahal "bumerang" sistem demokrasi

Fakhri Hamzah mengatakan biaya politik mahal "bumerang" sistem demokrasi

Kerusakan demokrasi dapat dilihat, setidaknya pada perilaku partai politik.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Gelora Fakhri Hamza mengatakan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) telah menjadi “bumerang”. “demi stabilitas sistem demokrasi dan eksistensi partai politik di Indonesia.

“Ini melahirkan korupsi, dilakukan oleh politisi atau pejabat terpilih. Karena pemilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan peluang, tetapi oleh isi kantong atau jumlah dana politik yang berasal dari kantong pribadi atau dari sponsor,” kata Fakhri dalam pernyataan di Jakarta, Minggu. …

Dia merasa tidak mengherankan bahwa ketika politisi atau pejabat terpilih untuk posisi tertentu, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bagaimana menutup biaya politik yang dikeluarkan untuk “memulihkan modal.”

Menurut dia, hampir tidak ada klaster politik yang belum ditangkap oleh KPK, dan kasus terbaru adalah seorang anggota DPR dan istrinya yang menjadi bupati ditangkap oleh KPK. PKC. …

Fakhri mengatakan, kerusakan negara demokrasi setidaknya bisa dilihat dari perilaku partai politik, terutama yang berkuasa.

“Perbaikan segera akan dilakukan untuk menjaga agar partai politik dan sistem demokrasi mereka tetap sehat. Partai politik sebenarnya dianggap sebagai institusi yang memperkenalkan mindset ke dalam pemerintahan, namun kini telah menjadi mesin kekuasaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Partai Gelora akan berusaha memutus “lingkaran setan” tersebut, karena perjuangan politik adalah perjuangan rakyat, bukan perjuangan pribadi atau partai politik.

Menurutnya, negara yang sistem politiknya tertata harus bebas dari korupsi, oleh karena itu sistem tersebut harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk masalah pembiayaan politik.

“Saya juga tidak mau caleg (caleg) dibiayai partai, karena kalau dia salah, parpol akan pergi ke dia,” ujarnya lagi.

Fakhri meyakini pendanaan politik yang mahal memang bisa dikelola dan diminimalisir melalui berbagai cara, seperti pertemuan virtual ketimbang tatap muka.

Ratih Sanggarvati, Ketua DPN Partai Gelora Indonesia, mengatakan partainya akan mendorong perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 2024 untuk memastikan 30 persen perempuan terwakili di parlemen.

“Saya berharap semua perempuan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai calon. Mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka terhambat oleh biaya politik yang mahal, tetapi kita harus mendorong mereka untuk mampu dan mau berpartisipasi dalam pemilu. Apalagi dalam memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan,” ujarnya.

Menurut dia, praktik pembiayaan politik yang mahal itu belum mengedukasi masyarakat dan hanya berkontribusi pada korupsi, sehingga muncul istilah “Serangan Fajar” dan “Wani Piro?”

Menurutnya, tindakan seperti itu harus dihindari, karena selain melanggar aturan, praktik politik seperti itu sangat tidak wajar bagi masyarakat.

Ratih mengatakan dana kampanye harus disiapkan untuk membuat berbagai materi promosi atau memasang iklan di media, jika perlu, untuk mengedukasi masyarakat.

Artikel sebelumyaJunimart mengingatkan warga agar tidak terpancing untuk merusak Masjid Jai.
Artikel berikutnyaAngelina Jolie mengungkapkan alasan mengapa dia membintangi peran utama "Abadi" oleh Marvel