Beranda News ELSAM: Pengakuan korban cukup bukti kekerasan seksual

ELSAM: Pengakuan korban cukup bukti kekerasan seksual

Lembaga penegak hukum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Jakarta (ANTARA) – Vahyudi Jafar, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), menilai pengakuan korban sudah cukup sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan seksual.

“Terkait kasus kekerasan seksual, pengakuan korban harus cukup bukti,” kata Vahyudi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Vahyudi masih sedikit memanfaatkan mekanisme ini di Indonesia. Kenyataannya, sangat sulit bagi korban untuk menemukan keberanian untuk mengakui perbuatannya.

Dengan cara ini, ia berharap dalam pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), unsur pengakuan korban dapat menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

“UU PCS harus mempertimbangkan semua ini, baik secara material maupun formal, terkait dengan pembuktian kasus kekerasan,” katanya.

Vahyudi berpendapat bahwa dalam kekerasan seksual, penting untuk memberikan alur atau bukti fakta kekerasan seksual, yang memanifestasikan dirinya tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam bentuk verbal.

“Berbeda dengan hari ini, nanti justru akan menekan korban atau mengintimidasinya,” kata Vahyudi.

Kasus kekerasan seksual lain yang saat ini marak terjadi adalah kasus kekerasan bermotif. jenis kelamin online… Ia menjelaskan, berbagai jenis aksi kekerasan digunakan di media sosial, misalnya serangan langsung hingga melakukan aksi kekerasan. balas dendam porno

Vahyudi mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih belum mengatur kekerasan bermotif. jenis kelamin online dan kekerasan siber terhadap perempuan (kejahatan dunia maya terhadap perempuan).

Ketiadaan regulasi pada kedua hal tersebut menyebabkan banyaknya korban pelecehan oleh pelaku kejahatan menggunakan internet sebagai media, kata Vahyudi. Bahkan, sebagian besar korbannya adalah perempuan.

Ia berharap setelah RUU PCR disahkan menjadi undang-undang, penegak hukum akan mampu melindungi korban kekerasan seksual dan menyediakan mekanisme pembuktian yang komprehensif.

“Seharusnya dirumuskan sedemikian rupa agar tidak menciptakan situasi yang justru menyerang korban,” kata Vahyudi.

Artikel sebelumyaDengan demikian, pilot project verifikasi IGI di kota Tangerang mendapat pujian yang tinggi dari Kementerian Dalam Negeri.
Artikel berikutnyaVP meminta PTM terbatas pada SD untuk memiliki pengawasan yang lebih ketat