Beranda News DPRD Tanjungpinang menggunakan hak untuk meminta tunjangan tambahan bagi PNS

DPRD Tanjungpinang menggunakan hak untuk meminta tunjangan tambahan bagi PNS

Pervako yang direvisi tidak mengubah atau menghentikan pendapatan walikota dari TPP.

Tanjungpinang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, terus menggunakan hak minta setelah mengajukan hak minta terkait Tunjangan Penghasilan Tambahan (TPP).

Wakil Ketua DNVD Tanjungpinang Novaliandri Fathir mengatakan, Minggu di Tanjungpinang, 6 dari 7 fraksi sepakat menggunakan hak penyidikan saat mempertimbangkan kasus tersebut. Fraksi yang tidak mendukung penggunaan hak investigasi adalah NasDem, karena anggota legislatif dari fraksi memberikan saran teknis di luar daerah.

“Pelaksanaan hak untuk meminta meluas ke hak untuk meminta bahkan hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan konstitusi dan pasal 79 UU No. 17/2014. Hak ini tidak dipakai dalam semalam, tapi ada cerita,” ujarnya.

Fathir mengatakan, permohonan interpelasi pertengahan tahun 2020 diawali dengan adanya laporan dari Kepala Dinas Perhubungan dan Sekretaris DPRD tentang selisih biaya TPP yang diterima pejabat pemerintah. Dilihat dari laporannya, TTP yang diberikan kepada pejabat eselon III atau setingkat komandan lapangan ternyata lebih tinggi dari eselon II atau kepala dinas.

Aturan TPP tersebut sejalan dengan Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 56/2019 yang diterapkan pada Agustus 2020 dan direvisi menyusul munculnya protes. Namun, dalam SK tersebut, yang menarik adalah bahwa walikota Tanjungpinang menerima TPP, meskipun kepala daerah bukan PNS, melainkan pelatih PNS, sehingga ia tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Pada tahun 2020, Rahma yang masih menjabat sebagai Pj Walikota Tanjungpinang mendapatkan penghasilan dari TTP dan dilanjutkan pada tahun 2021 atau setelah menjabat sebagai walikota terakhir. Pabrik CHP yang diterima Rahma pada 2020-2021 mencapai Rp 3,9 miliar.

Dari kondisi ini, jelas tidak ada perbaikan kebijakan, meski pada tahun 2020 Polres Tanjungpinang dan Polres Tanjungpinang menawarkan hak untuk mengajukan permohonan setelah beberapa kali dengar pendapat.

“Revisi Pervako tidak mengubah atau menghentikan pendapatan walikota dari TPP, tetapi berlanjut hingga akhirnya kami melanjutkan rapat paripurna untuk mendengar tanggapan walikota terkait hak meminta DPRD Tanjungpinang dua hari lalu,” ujarnya lagi.

Wali Kota Tanjungpinang Rahma tidak hadir dalam undangan rapat paripurna tersebut. Tapi dia mengirim surat tanggapan. Namun, nomor surat itu ditulis tangan, yakni 910/1350/4.4.01/2021, terkait tindak lanjut undangan DPRD Tanjungpinang. Tanggal surat itu juga ditulis tangan – 29 Oktober 2021.

Dalam surat itu, Rahma menggarisbawahi empat poin, yakni sesuai dengan nomor register, SK Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2021 tidak pernah diterbitkan tentang pengaturan apapun oleh Walikota Tanjungpinang.

Kedua, hak meminta berdasarkan Pervako nomor 56/2019 dilaksanakan pada 13 Mei 2020. Ketiga, Pj Walikota Tanjungpinang memberikan jawaban atas gap di TPP pada 20 Mei 2020.

Keempat, pandangan fraksi atas jawaban tersebut belum menjadi perhatian walikota. Dengan demikian, tidak perlu ada hak meminta walikota terkait Pervako nomor 56/2021.

Rahma yang membenarkan pertanyaan itu belum menjawab. Pesan singkat tentang masalah yang dikirim melalui WA tidak ditanggapi. Beberapa wartawan menanyakan hal ini beberapa kali, Rahma tidak menjawab.

Dalam kesempatan ini, Fathir menyayangkan. Seharusnya Rahma mengklarifikasi masalah ini di depan DNRD Tanjungpinang tanpa memberi kesan bersembunyi.

“Lihat surat itu, banyak yang salah, misalnya Pervako nomor 56/2019 yang berulang kali ditulis Pervako nomor 56/2021. Kami bahkan tidak tahu ada Pervako nomor 56/2021,” ujarnya lagi.

Fathir membenarkan bahwa TNVD Tanjungpinang sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas kasus TPP tersebut. DPVD Tanjungpinang meminta pendapat hukum dan lainnya sebelum memberikan hak penyidikan.

“Kami menekankan bahwa pemerintah harus tetap beroperasi seperti biasa. Prinsip menggunakan hak legislatif, bahkan dengan mempertimbangkan pemakzulan walikota, itu untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Dua pekan lalu, Jaringan Pengawasan Kebijakan Pemerintah Kota (JPKP) Tanjungpinang melaporkan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati Kapri) Kepri atas dugaan korupsi. Laporan tersebut menyangkut TPP dengan nama lain, yang diduga digunakan oleh Wali Kota Rahma.

Ketua JPKP Kota Tanjungpinang Adia Prama Rivaldi menduga laporan yang dibuatnya itu karena pihaknya mencium adanya penyelewengan anggaran di TPP Pemkot Tanjungpinang.

“Kami meminta kejaksaan mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran oleh walikota dan wakil walikota Tanjungpinang dalam anggaran TPP,” ujarnya kepada Kepri Kejati.

Adi menilai adanya pelanggaran dalam Keputusan Walikota (Pervako) Nomor 56 Tahun 2019 tentang pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pervako yang tidak bernomor tahun 2021 tentang tata cara pembayaran TPP ASN.

Di Pervako, walikota dan wakil walikota juga menggunakan anggaran TPP. Padahal, dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, profesi PNS adalah PNS dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi publik.

Pasal 122 undang-undang yang sama menyatakan bahwa walikota dan wakil walikota adalah pegawai negeri.

Berdasarkan hal tersebut, Adi menilai walikota dan wakil walikota bukanlah ASN dan tidak layak mendapat anggaran.

Adi menambahkan, dugaan penyalahgunaan anggaran TPP terjadi pada APBD 2020 dan 2021 dengan nilai nominal Rp 3,9 miliar.

“Anggaran 2020 sekitar Rp 1 miliar lebih dan akan melebihi Rp 2 miliar pada 2021,” katanya lagi.

Artikel sebelumyaPolitisi Golkar Sebut Airlangga Hartanto Bisa Jadi Capres
Artikel berikutnyaHofifa mengakui dia aktif secara alami dan tidak mengharapkan imbalan