Beranda Nusantara DPRD Kotim menyerukan tindakan tegas dalam menghadapi kebocoran CPO di Sungai Mentai.

DPRD Kotim menyerukan tindakan tegas dalam menghadapi kebocoran CPO di Sungai Mentai.

”Insiden tumpahan SRO milik PT. Agro-Indomas di Pelabuhan Pelindo III Bagendang akibat retaknya lambung kiri kapal merupakan bentuk kelalaian pihak kontraktor dan penyedia jasa.

Sampit (ANTARA) – Ketua Komisi IV DNVD Kabupaten Kotavarinja Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Kurniavan Anwar meminta pemerintah daerah dan pihak terkait menindak tegas insiden kebocoran minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). akibat tumpahan tongkang ke Sungai Mentai.

“Kejadian tumpahan air PT Agro Indomas di Pelindo III Bagendang, akibat retaknya lambung kiri kapal, merupakan bentuk kelalaian operator dan pemasok peralatan,” kata Kurniawan di Sampit. Sabtu.

Insiden dugaan tumpahan minyak CPO dari tongkang di kawasan pelabuhan Bagendang pertama kali diungkapkan Wakil Ketua DNRD Rudianur. Saat mengunjungi pelabuhan Bagendang yang dioperasikan PT Pelindo III Sampit, secara pribadi diyakini CPO mencemari perairan setempat pada Jumat (8 Agustus).

Peristiwa itu kemudian disusul Ketua Komisi IV DPRD Kotavaringin Timur Muhammad Kurniavan Anwar yang mengunjungi lokasi didampingi pejabat dari Otoritas Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sampit dan Dinas Transportasi Cotavaringin Timur pada Sabtu (7/8).

Dalam kunjungan tersebut, diketahui bahwa KZO yang mencemari Sungai Mentaya itu datang dari kapal tongkang yang lambungnya retak. CPO tersebut kemudian merembes dan merembes ke sungai.

Kurniawan mengatakan Otoritas Pelabuhan dan Pelabuhan (KSOP) Sampita, selaku pembangun Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Kepentingan Pribadi (TUKS), harus mengambil tindakan tegas dalam menyikapi kejadian tersebut.

Ia menyayangkan adanya kebocoran dari CPO karena harus ada dokumen yang harus disetujui semua pihak terkait sebelum melakukan proses pengisian CPO dari stasiun pengisian atau fasilitas penyimpanan ke kapal.

“Pertanyaannya, apakah benar-benar divalidasi agar proses pengajuan CPO bisa selesai. Kami berharap KSOP dapat menjalankan prosedur dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kurniavan.

Menurutnya, saat ini KSOP Sampit belum bisa mengeluarkan izin operasi pergerakan atau penanganan di wilayah tempat kejadian. Bahkan, tim dari Ditjen Perhubungan Laut seharusnya mengirimkan tim khusus untuk mengamati langsung kejadian tersebut.

“Sesuai PP 21 Tahun 2010, Pasal 17 menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencegahan pencemaran dari kegiatan di pelabuhan. Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan agar SOP (standar operasional dan prosedur) yang bersifat preventif harus dilaksanakan dan tidak boleh dianggap remeh,” kata Kurniavan.

Sementara itu, Bupati Halikinnor telah memerintahkan Badan Lingkungan Hidup dan instansi terkait untuk mengusut tuntas tumpahan minyak sawit di perairan sekitar Pelabuhan Bagendang.

“Saya juga bersyukur karena kemarin DPRD langsung bereaksi. Tentu ini karena pencemaran, jadi ada ketentuan hukum lingkungan,” kata Halikinnor.

Sementara itu, Sanggul Lumban, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cotawaringin Timur, mengatakan kepada wartawan bahwa timnya telah mengirim kelompok ke lokasi pada Minggu (8 Agustus). Tim bahkan melakukan perawatan sungai dan melihat dengan drone untuk melihat seberapa besar distribusi CPO telah mencemari sungai.

Disebutkan, CPO tersebut milik PT Agro Indomas yang diangkut menggunakan kapal tongkang Kapuas Jaya O1. Tim Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait mengambil sampel air dan mengirimkannya ke laboratorium di Jakarta untuk mengetahui perkiraan tingkat pencemaran air sungai setempat.

Pemerintah setempat masih menunggu hasil pengujian sampel air.

Artikel sebelumyaDorong Ekosistem Digital, 59 Tower BTS 4G Akan Dibangun di Sikka
Artikel berikutnyaJalur pejalan kaki tertutup Gede-Pangrango telah diperpanjang.