Beranda News DPR menyetujui Ahmadi Nur Supit sebagai anggota BPC untuk 2022-2027.

DPR menyetujui Ahmadi Nur Supit sebagai anggota BPC untuk 2022-2027.

Bogor (ANTARA) – Paripurna DPR RI mengesahkan Ahmadi Nur Supit sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2022-2027 menggantikan Garry Azhar yang meninggal dunia pada 18 Desember 2021.

“Selamat atas terpilihnya Bapak Ahmadi Nur Supit sebagai anggota BPC RI periode 2022-2027. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan kinerja BPC,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Ahmadi Nur Supit terpilih sebagai anggota BPK setelah lolos uji bakat dan kelayakan bersama delapan calon lainnya di Komisi XI DPR RI pekan lalu.

Hasil pengesahan anggota BPC pada rapat paripurna DPR RI akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Puan berharap agar Ahmadi Noor Supit dapat melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

“Upaya pencegahan kerugian pemerintah sangat sulit karena reformasi birokrasi khususnya dalam pengelolaan anggaran masih sangat lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Puan dalam keterangannya.

Mantan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Pemberdayaan Budaya (PMK) itu juga berharap Ahmadi Nur Supit dapat membuat terobosan dalam upaya peningkatan dan produktivitas.

Puan juga mengingatkan, anggota BPC terpilih mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan keuangan publik di seluruh instansi pemerintah.

“Sebagai organisasi yang bebas dan mandiri, BPC harus beroperasi secara independen dan profesional,” ujarnya.

“Kami berharap dengan pengawasan yang optimal oleh BPK, APBN dan APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi ancaman krisis global,” tambahnya. .

Puan juga berharap seluruh anggota BPK dapat membantu mencegah penyalahgunaan alokasi anggaran negara melalui kewenangan dan tanggung jawabnya, karena pengawasan yang baik terhadap pengelolaan keuangan publik akan mengurangi kasus korupsi.

“Pejabat dan pegawai lembaga negara tidak boleh lagi menggunakan anggaran yang seharusnya dibagikan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Artikulli paraprakBawaslu Ponorogo sedang mencari calon Panwaskam perempuan
Artikulli tjetërKetua DPA RI Berharap Jatim Tingkatkan Kualitas Indeks Kebebasan Pers