Beranda News DPP PSI tegaskan Viani Limardi bukan lagi kader partai

DPP PSI tegaskan Viani Limardi bukan lagi kader partai

Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) memastikan anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi bukan lagi kader partai.

Ketua ISI GP Isiana Bagoes Oka menyatakan Viani Limardi diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melanggar ketentuan partai tentang AD/ART.

“Kami memutuskan untuk mengeluarkan adik Viani dari pesta. Langkah ini harus kita ambil untuk mendukung garis perjuangan partai,” kata Isiana Bagoes Oka, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, Viani tidak bisa lagi otomatis mewakili PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI di Jakarta, kata Isyana.

Terkait hal itu, PSI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk memberhentikan Viani sebagai kader partai.

“Sesuai dengan UU MD3 tentang pemberhentian anggota DPRD DKI Jakarta, harus ada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Isyana.

Ia juga menjelaskan, pada 25 September 2021, PSI mengeluarkan surat pemecatan Viani dari partai.

Saudari Viani bukan lagi anggota keluarga PSI. Semua tindakan Saudari Setelah itu, Viani tidak lagi dikaitkan dengan PSI,” ujarnya.

Yisyana menjelaskan, pemecatan Viani melalui serangkaian penilaian dan ujian bertingkat di tingkat DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Keanggotaan Fraksi PSI dan Legislatif, Kelompok Pencari Fakta (TPF) dan terakhir DPP PSI.

Tim pencari fakta juga memanggil Viani Limardi dan memberinya kesempatan untuk menanggapi dan memberikan sanggahan, kata Yisiana.

Hasil audit internal menunjukkan bahwa Viani melanggar Pasal 5 ART partai mengenai kewajiban anggota yaitu patuh dan setia pada garis perjuangan, AD/ART dan keputusan partai. “Garis perjuangan PSI antara lain solidaritas, kesetaraan dan sikap antikorupsi,” kata Isyana.

Peraturan DPP PSI No. 513/SK/DPP/2021 tentang sanksi pemberhentian untuk selama-lamanya menjadi dasar pemberhentian Viani Limardi dari jabatan pegawai OSI. Dalam surat itu, Viani dipecat karena diduga menggelembungkan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan selama hiatus, serta tidak mengikuti instruksi partai setelah melanggar aturan paritas ganjil bulan lalu.

Viani tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Namun, Viani, yang dikutip sejumlah media nasional, Selasa, membantah tudingan penggelembungan dana saat reses.

Karena itu, Viani berencana menentang keputusan PSI dan menggugat partai tersebut hingga Rp 1 triliun.

Artikel sebelumyaPemerintah tambah bantuan sosial untuk fakir miskin di Jawa Barat
Artikel berikutnya264 Wisma Atlet Pasien COVID-19 Terus Rawat Rumah Sakit