Beranda News DPD RI ingatkan Kemenparekraf segera bansos kepada wisatawan

DPD RI ingatkan Kemenparekraf segera bansos kepada wisatawan

Surabaya (ANTARA) – Ketua DPD RI, A.A. LaNalla Mahmoud Mattalitti mengingatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk segera memberikan bantuan sosial (banso) kepada peserta wisata, karena beban hidup pekerja di sektor ini semakin berat. lebih keras setelah diperkenalkannya PPKM.

“Kami ingat komitmen pemerintah untuk segera membantu teman-teman yang bekerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata LaNyalla di sela-sela rehat di Jatim, Jumat.

Turis sangat membutuhkan bantuan, katanya, karena pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang paling terpukul sejak awal pandemi.

Bahkan, mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, banyak perusahaan travel yang ambruk sebelum PPKM diterapkan.

“Selain PPKM, pekerja bisnis dan pariwisata serta ekonomi kreatif semakin berguguran akibat larangan tempat wisata. Oleh karena itu, perhatian pemerintah sangat diperlukan,” kata LaNalla.

Sementara itu, bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata (BPUP) yang dijanjikan akan berakhir pada Juli 2021 masih dalam proses pencairan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 2,4 triliun untuk membantu para pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19.

Dana BPUP disiapkan pemerintah melalui berbagai program, yakni sertifikasi CHSE untuk pelaku usaha pariwisata, film PEN, dan dukungan penginapan hotel bagi tenaga medis.

LaNhalla mengapresiasi bantuan tersebut akan membantu para peserta di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama di sektor terbawah.

Tahun lalu, pemerintah mengedarkan BPUP sebagai bagian dari konsep dana hibah. Tahun ini, bantuan diarahkan kepada pengusaha agar karyawan tidak dipecat. Namun hingga awal Agustus 2021, dana bantuan tersebut belum juga dicairkan.

Pemerintah juga memastikan bantuan akan diberikan di beberapa wilayah yang termasuk dalam wilayah superprioritas, serta di wilayah yang penerapan pajak hotel dan restoran minimal 15 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020. tahun fiskal. kalender acara (COE).

“Bantuan harus mengutamakan ketepatan sasaran program dan memperhatikan akuntabilitas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus memprioritaskan bantuan kepada usaha kecil pariwisata di daerah agar bantuan tersebut bermanfaat dan efektif,” kata LaNalla.

Senator asal Jatim itu juga menyebut sekitar 7.000 perusahaan travel yang terkena PPKM karena tidak lagi memiliki pemasukan selama penutupan tempat wisata.

“Bayangkan berapa banyak perusahaan travel nasional yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Saat ini, banyak dari mereka mengandalkan tabungan untuk bertahan hidup. Tapi untuk berapa lama? ” Dia bertanya.

“Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyalurkan bantuan kepada industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata LaNalla menambahkan.

Tidak hanya itu, ia juga berharap program pemerintah dapat difasilitasi agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bertahan di tengah pandemi.

Program-program tersebut antara lain Program Restrukturisasi Kewajiban Perbankan, Program Penjaminan Kredit untuk perusahaan, baik untuk usaha kecil menengah maupun untuk perusahaan besar/korporasi, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini termasuk program Kartu Prakerja dan pinjaman preferensial.

Pemerintah juga memiliki pagu anggaran sebesar Rs 60 miliar, yang dipromosikan sebagai langkah pengamanan untuk bisnis, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Melalui berbagai alat dan program ini, kami berharap ketika kondisi pandemi membaik, bisnis travel dan ekonomi kreatif kembali hidup,” harapnya.

Artikel sebelumyaMaaruf Amin: Habib Saggaf Sosok Aktif Dalam Khotbah
Artikel berikutnyaPara ahli memperingatkan Partai Komunis Ukraina tentang kepercayaan publik