Beranda News Dirut Dukcapil Tegur 10 Disdukcapil Yang Tambah Persyaratan Pengelolaan Dokumen

Dirut Dukcapil Tegur 10 Disdukcapil Yang Tambah Persyaratan Pengelolaan Dokumen

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegur 10 kantor kependudukan dan catatan sipil di kabupaten dan kota yang terbukti memiliki persyaratan tambahan untuk mengelola catatan kependudukan.

Direktur Utama Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan Kepala Dinas yang menambahkan persyaratan langsung ditegur dan memerintahkan kepala dinas untuk memangkas ketentuan tambahan.

“Menambahkan persyaratan bukan menyederhanakan, melainkan mempersulit tugas masyarakat,” kata Zudan dalam rapat virtual “Membahas Persyaratan dan Tata Cara Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dengan 25 kepala perwakilan layanan Dukkapil kabupaten/kota. dari Sabang sampai Merauke.

Menurut Zudan, masih ada persyaratan baru di banyak daerah. Mungkin, kata dia, karena salah memahami Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Aturan Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Zudan mengatakan bahwa dengan keluarnya keputusan tersebut, pemerintah mereformasi dan menderegulasi layanan administrasi, sehingga lebih mudah untuk melayani.

“Dokumen yang tidak diperlukan tidak harus diperlukan karena menjadi perhatian masyarakat. Ini hanya memperumit tugas, jadi jangan menambahkan lebih banyak persyaratan dari yang seharusnya, ”kata CEO Zudan.

Selain itu, untuk memastikan seluruh pelayanan dukcapil daerah tidak menambah persyaratan baru atau menghapus persyaratan tambahan yang sudah diterapkan, Dirut Zudan segera membentuk Satuan Tugas Pengawasan (Satgas) yang dipimpin langsung oleh Eselon II.

Satgas Pengawasan Wilayah I Sumatera dipimpin oleh Direktur Pencatatan Kependudukan David Yama, Satgas Pengawasan Jawa Bali dipimpin oleh Direktur PIAK Erickson Manihuruk, Satgas Pengawasan Wilayah Kalimantan III dipimpin oleh Direktur Catatan Sipil Khandayani Ningram.

Satgas Pengawasan Wilayah IV Sulawesi kemudian diketuai Direktur Pemanfaatan Data Ahmad Sudirman Tavipiyono, dan Satgas Pengawas Wilayah V NTB, NTT, Maluku dan Papua diketuai Andi Kriarmoni, Direktur Pengembangan Perangkat Keras.

Satgas juga dibentuk sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Carnaviana untuk membantu mengawal pendataan warga yang belum divaksinasi guna mengakhiri pandemi COVID-19 dan pendataan warga terkait penerimaan bantuan sosial. pendampingan.

Direktorat Utama Dukkapila Kemendagri sangat serius meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kependudukan di segala bidang pelayanan. Bahkan CEO Dukcapil Zudan Arif Fakrullo mencanangkan tahun 2021 sebagai “Tahun Kualitas Pelayanan Dukcapil”.

“Cermin peningkatan kualitas layanan adminduk terlihat dari kecepatan dan kemudahan perawatan dengan layanan online. Plus, mendekatkan layanan ke layanan bantuan. offline ke desa-desa,” katanya.

Artikel sebelumyaMandalawangi Bergerak untuk Vaksinasi Komunitas di Kaki Gunung
Artikel berikutnyaPeserta Seleksi CASN Harus Lulus Tes COVID-19