Beranda News Dirut Dukcapil: Lebak Optimalkan Pelayanan untuk Warga Desa

Dirut Dukcapil: Lebak Optimalkan Pelayanan untuk Warga Desa

Lebak (ANTARA) –

Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukkapil) Kementerian Dalam Negeri, meminta Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten untuk terus mengoptimalkan pelayanan kepada warga.
“Kami mengapresiasi animo warga Badui yang tinggi dalam merawat terciptanya kependudukan,” ujarnya meninjau catatan kependudukan warga Badui di Lebak, Minggu.

Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri mendorong penyediaan layanan pengelolaan kependudukan (adminduk) di tingkat desa, karena kependudukan sangat penting bagi administrasi publik.

Pelayanan kependudukan bagi penduduk Badui ditujukan untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat pedesaan. Untuk itu, ia meminta Disdukcapil setempat untuk terus mengoptimalkan pelayanan pengelolaan kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan.
“Kami meminta teman-teman Disdukcapil untuk terus berkomunikasi secara offline dan online terkait layanan adminduk,” ujarnya.
Ia mengatakan, di masa pandemi, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam memberikan pelayanan pengelolaan kependudukan kepada masyarakat. Namun, layanan dapat diterjemahkan secara online dan dokumen dapat dikirim ke rumah.
Disdukcapil saat ini menawarkan 24 jenis layanan, namun hanya ada satu layanan yang tidak bisa dilakukan secara online, yaitu pembuatan KTP elektronik karena harus merekam sidik jari dan foto wajah.

“Kami berharap pelayanan pengelolaan masyarakat dapat diberikan ke desa-desa,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan, pengelolaan kependudukan sangat penting bagi Anda karena saat ini semuanya harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Saat ini, kata dia, NIK harus memiliki akta kelahiran sebagai syarat untuk menerima program bantuan pemerintah seperti BLT, PKH, Kartu Sehat dan lain-lain, termasuk mendaftarkan sekolah anak.

Dikatakannya, masyarakat Badui merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus tunduk pada penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat Badui merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih melestarikan adat dan kearifan lokal suku Badui.

“Kita harus memberikan pelayanan pengelolaan kependudukan kepada penduduk Badui karena merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Pelayanan pengelolaan kependudukan bagi masyarakat Badui bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

Artikel sebelumyaDiscoria Rayakan Film Indonesia Terbaik di Pensi Netflix
Artikel berikutnyaAri Dvipayana: Sastra Saraswati Sevan untuk Memajukan Budaya Bali