Beranda News Dirjen Dukcapil Kemendagri peringatkan jangan selfie pakai KTP elektronik

Dirjen Dukcapil Kemendagri peringatkan jangan selfie pakai KTP elektronik

Jakarta (ANTARA) –

Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, memperingatkan bahaya selfie dengan kartu identitas elektronik.
Zudan Arif Fakrullo, dalam keterangannya, Senin di Jakarta, mengatakan bahwa fenomena bisnis digital melalui token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) di berbagai situs internet sedang dibahas.
Ini menjadi lebih dan lebih populer setelah foto selfie (selfie) Seorang warga negara Indonesia bernama Ghazali dijual dalam jumlah yang sangat besar melalui media OpenSea. Harga yang fantastis untuk sebuah karya digital dinyatakan sebagai bentuk pengakuan seni.
“Saya akan menjual foto dokumen kependudukan dan fotografi selfie di sebelah ID elektronik untuk kredibilitasSaya sangat rentan terhadap tindakan tipuan/penipuan/kejahatan oleh para data hog atau pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ini karena data populasi “dapat” dijual kembali di pasar “bawah tanah” atau “digunakan” dalam transaksi ekonomi, katanya. on line seperti pinjaman on line.

Zudan mengingatkan bahwa masalah penting ini perlu ditangani di era baru ekonomi digital sepenuhnya ini. Salah satunya adalah fenomena orang menjual foto dokumen orang seperti KTP elektronik, kartu keluarga dan akta kelahiran.
Bahkan, kata dia, ada juga yang berfoto selfie dengan menunjukkan dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik. Dalam foto tersebut, menurut dia, data pribadi terlihat jelas dan terbaca.
Namun, kata dia, data tersebut akan berbahaya jika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab karena dapat digunakan untuk transaksi ekonomi yang dapat merugikan pemilik data.
Kesalahpahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi dan data pribadi adalah masalah kritis yang harus ditangani bersama oleh semua pihak.
“Oleh karena itu, kita semua mengedukasi masyarakat bahwa tidak mudah mengekspos data pribadi dan pribadi di media. on line sesuatu yang benar-benar perlu dilakukan, ”kata Zudan.
Terkait dengan kegiatan ekonomi on lineZudan menghimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pihak yang dapat dipercaya, yang dapat dipercaya dan yang dapat menjamin kerahasiaan data pribadi atau pribadi.
Kemudian Zudan mengingatkan bahwa sanksi bagi yang mengedarkan dokumen kependudukan yang melanggar aturan juga tidak main-main.
Pihak yang mendistribusikan dokumen kependudukan, termasuk dirinya yang memiliki dokumen kependudukan seperti foto e-KTP di media. on line tanpa hak, menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga satu miliar rupee.
“Hal itu diatur dalam pasal 96 dan pasal 96A UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang pengelolaan kependudukan,” kata Zudan.

Artikulli paraprakKejaksaan Sultra menetapkan tiga tersangka kasus mafia tanah
Artikulli tjetërPanglima TNI memberi isyarat bahwa Panglima Kostrada akan diisi jenderal bintang dua